Jakarta – Jumlah pengguna Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) telah menembus angka fantastis 63 juta orang. Namun, di balik pesatnya adopsi pembayaran digital ini, masih banyak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia yang menghadapi tantangan berat dalam mengakses permodalan usaha. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar: mengapa pertumbuhan pengguna QRIS yang masif belum serta merta berbanding lurus dengan kemudahan UMKM mendapatkan suntikan dana?
Data terbaru menunjukkan bahwa penetrasi QRIS terus meningkat pesat, menandakan semakin terbukanya UMKM terhadap teknologi pembayaran digital. Hal ini seharusnya menjadi modal positif bagi mereka untuk membangun rekam jejak transaksi yang kuat. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak UMKM masih terbentur berbagai kendala ketika mengajukan pinjaman atau mencari sumber pendanaan lain.
Salah satu hambatan utama yang sering dihadapi UMKM adalah ketiadaan agunan atau jaminan yang memadai. Lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank, seringkali mensyaratkan adanya aset yang dapat dijadikan jaminan untuk mencairkan kredit. Bagi UMKM yang bergerak di sektor jasa atau yang baru memulai usaha, aset yang dimiliki mungkin belum cukup besar atau tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Hal ini diperparah dengan minimnya literasi keuangan yang dimiliki sebagian pelaku UMKM, yang membuat mereka kesulitan dalam menyiapkan dokumen persyaratan kredit.
Selain persoalan agunan, rekam jejak kredit yang belum terbentuk juga menjadi batu sandungan. UMKM yang baru beroperasi atau yang selama ini bertransaksi tunai kesulitan membuktikan kapasitas finansial mereka kepada calon pemberi pinjaman. Meskipun sudah menggunakan QRIS, data transaksi digital tersebut belum sepenuhnya optimal dimanfaatkan sebagai alat ukur kelayakan kredit oleh semua lembaga keuangan.
Di sisi lain, terdapat pula tantangan terkait tingkat suku bunga pinjaman yang dinilai masih tinggi oleh sebagian pelaku UMKM. Kenaikan biaya modal usaha dapat menggerus margin keuntungan, sehingga membuat UMKM enggan untuk menambah utang. Ada pula kekhawatiran mengenai proses pengajuan yang dinilai masih rumit dan memakan waktu, terutama bagi UMKM yang memiliki sumber daya terbatas.
Meskipun demikian, bukan berarti tidak ada peluang bagi UMKM untuk mendapatkan modal. Pemanfaatan data transaksi QRIS yang semakin masif menjadi salah satu kunci. Bank Indonesia (BI) sendiri terus mendorong agar data transaksi digital ini dapat diolah dan digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam penilaian kredit UMKM. Selain itu, berbagai program pendampingan dan literasi keuangan yang digagas oleh pemerintah maupun sektor swasta juga mulai gencar dilakukan untuk meningkatkan pemahaman UMKM mengenai akses pembiayaan.
Lembaga keuangan juga terus berinovasi dalam menghadirkan produk pembiayaan yang lebih ramah UMKM, seperti kredit tanpa agunan dengan persyaratan yang lebih ringan atau skema pembiayaan berbasis kemitraan. Kolaborasi antara UMKM, lembaga keuangan, dan regulator diharapkan dapat menciptakan ekosistem yang lebih kondusif, sehingga lonjakan pengguna QRIS benar-benar dapat bertransformasi menjadi kekuatan ekonomi yang mampu mendorong pertumbuhan UMKM melalui akses permodalan yang lebih mudah dan terjangkau.
