Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berencana untuk menambah jumlah pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) di wilayah Maluku Utara. Langkah ini diambil sebagai upaya penguatan pengawasan terhadap potensi illegal fishing dan aktivitas perikanan ilegal lainnya di perairan strategis tersebut.
Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Dirjen PSDKP) KKP, Laksamana Muda TNI Adinugroho, menyampaikan rencana ini dalam sebuah keterangan pada Kamis (23/5/2024). Beliau menegaskan bahwa penambahan pangkalan ini merupakan bagian dari strategi KKP dalam menjaga kedaulatan maritim dan kelestarian sumber daya kelautan.
Adinugroho menjelaskan bahwa Maluku Utara memiliki potensi sumber daya kelautan yang besar dan strategis, sehingga memerlukan pengawasan yang lebih intensif. “Kita akan menambah pangkalan PSDKP di Maluku Utara. Ini penting untuk memperkuat kehadiran kita dalam menjaga laut kita, terutama dari praktik-praktik illegal fishing,” ujar Adinugroho.
Penambahan pangkalan PSDKP ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran di laut. Dengan adanya pangkalan yang lebih banyak, respons cepat terhadap laporan atau temuan aktivitas ilegal dapat dilakukan. Hal ini juga sejalan dengan komitmen KKP untuk memberantas praktik penangkapan ikan ilegal yang merugikan negara dan ekosistem laut.
KKP terus berupaya memperkuat armada dan infrastruktur pengawasannya. Selain penambahan pangkalan, KKP juga terus meningkatkan kapasitas personel dan teknologi yang digunakan dalam operasi pengawasan. Upaya ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan di laut dan memastikan keberlanjutan sumber daya kelautan untuk generasi mendatang.
