Sebuah praktik pungutan liar (pungli) bernilai jutaan rupiah di Pos Dinas Perhubungan (Dishub) Poncol, Bekasi, berhasil dibongkar dan menjadi viral di media sosial. Menanggapi hal tersebut, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, secara langsung menghubungi Wali Kota Bekasi untuk menindaklanjuti dugaan praktik ilegal ini.
Kejadian ini bermula ketika beredar rekaman video yang memperlihatkan dugaan pungli di Pos Dishub Poncol. Dalam rekaman tersebut, terlihat sejumlah oknum petugas Dishub diduga melakukan pemerasan terhadap para sopir truk. Nilai pungli yang disebutkan mencapai jutaan rupiah, menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat, khususnya para pengusaha transportasi.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menunjukkan respons cepat atas viralnya kasus ini. Ia mengaku telah melakukan komunikasi langsung dengan Wali Kota Bekasi untuk segera mengusut tuntas praktik pungli tersebut. “Saya sudah telepon langsung Wali Kota Bekasi, Pak H. R. Abdul Khair, untuk segera menindaklanjuti dan menuntaskan persoalan pungli di Pos Dishub Poncol,” ujar Dedi Mulyadi dalam keterangan tertulisnya.
Dedi Mulyadi menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak akan mentolerir segala bentuk praktik pungli yang merugikan masyarakat. Ia berharap agar oknum petugas yang terlibat dapat segera diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Tindakan tegas ini diharapkan dapat memberikan efek jera dan mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang.
Sementara itu, Wali Kota Bekasi, H. R. Abdul Khair, menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti arahan dari Gubernur Jawa Barat. Ia berjanji akan segera membentuk tim investigasi untuk mendalami dugaan pungli di Pos Dishub Poncol. “Kami akan segera melakukan pemeriksaan internal terhadap oknum petugas Dishub yang diduga terlibat. Sanksi tegas akan diberikan jika terbukti bersalah,” tegas Abdul Khair.
Viralnya kasus pungli di Pos Dishub Poncol ini menjadi sorotan publik dan menjadi pengingat pentingnya pengawasan yang ketat terhadap kinerja aparatur sipil negara. Pemerintah daerah diharapkan dapat terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap pelayanan publik untuk menjaga kepercayaan masyarakat.
