Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akhirnya angkat bicara mengenai isu keuangan yang melanda ratusan pemerintah daerah di Indonesia. Sebanyak 490 pemerintah daerah dilaporkan menghadapi defisit anggaran, memicu kekhawatiran publik, terutama terkait nasib para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Menurut Mendagri Tito, persoalan defisit keuangan di 490 Pemda tersebut utamanya disebabkan oleh beberapa faktor krusial. Salah satunya adalah adanya kewajiban pembayaran utang yang membengkak. “Ini karena ada sisa utang yang harus dibayar, yang memang harus dibayar,” ujar Tito di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, pada Selasa (11/6/2024).
Selain itu, Tito juga menyoroti adanya lonjakan belanja pegawai yang tidak sebanding dengan peningkatan pendapatan daerah. Kenaikan gaji dan tunjangan bagi aparatur sipil negara, tanpa diimbangi dengan strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang efektif, menjadi beban tambahan bagi APBD.
Isu keuangan yang dihadapi 490 Pemda ini secara langsung berdampak pada kelangsungan program-program daerah, termasuk pembayaran gaji dan tunjangan bagi para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Banyaknya PPPK yang belum mendapatkan kejelasan status dan hak-haknya membuat situasi semakin pelik.
Menanggapi kekhawatiran tersebut, Mendagri Tito menegaskan bahwa pemerintah pusat terus berupaya mencari solusi terbaik. Pemerintah daerah diimbau untuk melakukan penataan ulang terhadap anggaran mereka agar lebih efisien dan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah. “Ini harus ditata ulang lagi, mana yang prioritas, mana yang tidak,” tegas Tito.
Terkait nasib ribuan PPPK yang terancam haknya akibat defisit anggaran, Tito Karnavian memastikan bahwa pemerintah akan tetap memperhatikan. Berbagai opsi sedang dikaji untuk memastikan hak-hak para PPPK tetap terpenuhi, meskipun tantangan dalam pengelolaan keuangan daerah semakin berat. Langkah-langkah konkret diharapkan segera menyusul untuk memberikan kepastian bagi para pegawai.
