Inggris bersiap memberlakukan larangan ketat bagi anak-anak di bawah usia 16 tahun untuk mengakses platform media sosial. Kebijakan ambisius ini, yang digagas oleh Perdana Menteri Keir Starmer, disebut sebagai warisan terpenting dari masa kepemimpinannya dan menempatkan Inggris sejajar dengan negara lain yang telah menerapkan pembatasan serupa, seperti Australia dan Indonesia melalui Peraturan Pemerintah (PP) Tunas.
Perdana Menteri Keir Starmer mengumumkan rencana ini langsung dari Downing Street, menegaskan bahwa larangan ini akan mencakup seluruh platform media sosial utama. Lebih jauh lagi, kebijakan ini juga akan memperluas pembatasan pada produk daring lainnya, termasuk aplikasi permainan daring, dengan menghapus opsi untuk berinteraksi melalui obrolan dengan orang asing. Langkah ini mencerminkan kekhawatiran yang berkembang tentang dampak media sosial terhadap kesejahteraan mental dan perkembangan anak-anak.
Starmer mengakui bahwa kebijakan ini tidak lepas dari tantangan dan potensi kontroversi. Ia secara terbuka menyatakan bahwa larangan ini tidak dimaksudkan untuk mengabaikan manfaat yang mungkin ditawarkan media sosial bagi kaum muda. "Saya tidak akan menyajikannya seolah tanpa konsekuensi, seolah media sosial tidak membawa manfaat apa pun bagi anak-anak muda, karena jelas itu salah," ujar Starmer. Namun, ia menekankan bahwa sebagai pemimpin, pemerintahan harus membuat pilihan yang sulit demi kebaikan masyarakat.
Menanggapi kekhawatiran bahwa remaja mungkin akan mencari cara untuk mengakali larangan tersebut, seperti yang dilaporkan terjadi di Australia, Starmer menggunakan analogi yang kuat. "Kita tidak bilang, ‘Oh, seorang remaja berhasil mendapatkan minuman keras, jadi tidak perlu melarang penjualan alkohol untuk anak-anak.’ Kita tidak melakukan itu, bukan?" katanya, menyiratkan bahwa keberadaan celah bukan alasan untuk tidak menerapkan sebuah aturan. Ia menambahkan, "Hukum kita adalah aturan, tapi juga cerminan nilai-nilai kita."
Target pemerintah Inggris adalah agar legislasi ini dapat diselesaikan sebelum akhir tahun 2024, dengan larangan resmi mulai diberlakukan pada musim semi tahun 2025. Starmer juga ingin menegaskan bahwa kebijakan ini bukanlah bentuk penolakan terhadap kemajuan teknologi, termasuk kecerdasan buatan (AI). "Saya tidak akan pernah menerima argumen bahwa demi masa depan AI dan teknologi, kita harus membiarkan anak-anak kita terekspos seperti yang terjadi selama ini," tegasnya.
Pengumuman kebijakan ini disambut baik oleh para pegiat dan orang tua yang telah lama mengampanyekan perlindungan anak dari dampak negatif media sosial. Banyak dari mereka adalah orang tua yang telah kehilangan anak akibat tragedi yang berkaitan dengan penggunaan media sosial. Dukungan publik terhadap kebijakan ini juga terlihat dari hasil survei pemerintah Inggris, yang menunjukkan bahwa sembilan dari sepuluh orang tua mendukung penetapan batas usia minimum 16 tahun untuk akses ke platform media sosial.
Langkah Inggris ini sejalan dengan tren global dalam mengatur akses anak-anak ke dunia digital. Di Indonesia, upaya serupa telah diwujudkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Tunas, yang mengatur tentang perlindungan anak dalam pemanfaatan teknologi informasi. Meskipun rincian PP Tunas mungkin berbeda, semangat utamanya adalah menciptakan lingkungan daring yang lebih aman bagi generasi muda.
Penerapan larangan ini diperkirakan akan memicu diskusi lebih lanjut mengenai peran orang tua, platform teknologi, dan pemerintah dalam melindungi anak-anak di era digital. Pertanyaan mengenai bagaimana menegakkan larangan ini secara efektif, serta bagaimana platform media sosial akan beradaptasi dengan peraturan baru, menjadi poin penting yang perlu dicermati.
Dampak dari kebijakan ini diperkirakan akan sangat signifikan, tidak hanya bagi anak-anak dan keluarga di Inggris, tetapi juga dapat menjadi preseden bagi negara-negara lain yang sedang mempertimbangkan langkah serupa. Dengan semakin banyaknya bukti ilmiah dan kesaksian pribadi mengenai risiko yang ditimbulkan oleh paparan media sosial pada usia dini, keputusan Inggris ini menunjukkan pergeseran prioritas dari pertumbuhan teknologi semata menuju perlindungan kesejahteraan generasi penerus.
