Meskipun telah diterapkan sistem pembatasan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi melalui QR Code, penyalurannya dilaporkan belum sepenuhnya tepat sasaran. Indikasi ketidaktepatan ini terlihat dari adanya laporan kendaraan yang melakukan pengisian BBM bersubsidi lebih dari satu kali dalam sehari, bahkan dengan menggunakan QR Code yang berbeda.
Temuan ini mengindikasikan bahwa mekanisme pengawasan yang ada saat ini masih memiliki celah. Sejumlah pihak mengkhawatirkan praktik ini dapat menggerogoti kuota BBM bersubsidi yang seharusnya dialokasikan untuk masyarakat yang berhak, serta berpotensi menimbulkan kelangkaan di pasaran. Sistem QR Code yang dirancang untuk membatasi konsumsi per individu atau kendaraan, tampaknya belum sepenuhnya mampu mencegah penyalahgunaan.
Menurut Anggota Komisi VII DPR RI, Rofiqoh Dwi Retinasari, berdasarkan data yang ada, terdapat pola pengisian BBM bersubsidi yang mencurigakan. Ia mengungkapkan, “Ada kendaraan yang sama, tapi dia melakukan pengisian itu sehari bisa lebih dari satu kali, bahkan menggunakan QR Code yang berbeda.” Pernyataan ini disampaikan Rofiqoh dalam rapat kerja dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada hari Senin, 11 Maret 2024.
Lebih lanjut, Rofiqoh menyoroti bahwa praktik pengisian berulang ini tidak hanya terjadi sekali atau dua kali, melainkan terdeteksi adanya sejumlah transaksi yang sama. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas sistem yang telah diterapkan. Ia menambahkan, “Ini data yang masuk ke kita, ada kendaraan yang sama, tapi dia melakukan pengisian itu sehari bisa lebih dari satu kali, bahkan menggunakan QR Code yang berbeda.”
Temuan ini menjadi catatan penting bagi pemerintah dalam upaya menyempurnakan sistem distribusi BBM bersubsidi. Perlu adanya evaluasi mendalam terhadap implementasi QR Code, termasuk mekanisme verifikasi dan pengawasan di lapangan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa BBM bersubsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan, sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan, dan mencegah praktik-praktik yang dapat merugikan.
