Pemerintah melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) telah mengambil langkah tegas dengan memblokir puluhan ribu Nomor Registrasi Kendaraan (NRKB) atau yang dikenal sebagai QR Code, yang digunakan untuk pembelian bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite. Kebijakan ini diambil sebagai respons terhadap maraknya praktik penyalahgunaan QR Code yang berpotensi merugikan negara.
Kepala BPH Migas, Erika Retnowati, mengungkapkan bahwa total ada sebanyak 79.633 QR Code yang telah diblokir hingga saat ini. Angka ini merupakan akumulasi dari berbagai temuan pelanggaran yang terjadi di lapangan.
Dalam sebuah keterangan pers yang disampaikan pada Selasa, 21 Mei 2024, Erika Retnowati menjelaskan bahwa pemblokiran ini dilakukan berdasarkan data dan investigasi yang telah dilakukan oleh BPH Migas. “Berdasarkan data yang kita miliki, sampai saat ini ada 79.633 QR Code yang kita blokir,” ujar Erika Retnowati.
Adapun rincian dari QR Code yang diblokir tersebut mencakup beberapa kategori pelanggaran. Sebanyak 57.287 QR Code diblokir karena terindikasi digunakan oleh kendaraan roda empat yang tidak sesuai peruntukannya. Selain itu, terdapat 21.860 QR Code yang diblokir lantaran digunakan oleh kendaraan roda empat yang teridentifikasi sebagai perusahaan atau badan usaha, bukan kendaraan pribadi yang seharusnya berhak mendapatkan subsidi Pertalite.
Lebih lanjut, Erika Retnowati juga memaparkan adanya 486 QR Code yang diblokir karena digunakan oleh kendaraan roda dua atau tiga yang tidak sesuai dengan ketentuan. Terakhir, sebanyak 300 QR Code diblokir karena digunakan oleh kendaraan yang tidak terdaftar.
Langkah pemblokiran ini merupakan bagian dari upaya BPH Migas untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi, termasuk Pertalite, tepat sasaran dan sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan. Dengan memblokir QR Code yang disalahgunakan, diharapkan praktik penyelewengan dapat diminimalisir, serta kuota BBM bersubsidi dapat dinikmati oleh masyarakat yang benar-benar berhak.
