Amerika Serikat telah memanggil Duta Besar Malaysia untuk Amerika Serikat, Nazri Abdullah, ke Washington pada Selasa, 23 April 2024. Pemanggilan ini merupakan respons atas kebijakan Malaysia yang menolak masuk warga negara Israel, sebuah langkah yang dianggap AS sebagai pelanggaran terhadap perjanjian bilateral.
Duta Besar Nazri Abdullah menghabiskan lebih dari satu jam di Gedung Putih, tempat ia bertemu dengan pejabat tinggi dari Dewan Keamanan Nasional dan Departemen Luar Negeri AS. Pertemuan ini menandai eskalasi ketegangan diplomatik antara kedua negara terkait isu visa dan imigrasi, yang berpotensi merusak hubungan bilateral yang telah terjalin.
Menurut laporan yang beredar, perwakilan AS menyampaikan kekecewaannya yang mendalam terhadap keputusan Malaysia. Sumber anonim yang dekat dengan masalah ini mengungkapkan bahwa AS memandang penolakan tersebut sebagai tindakan unilateral yang melanggar semangat kerja sama antar kedua negara. “Kami melihat ini sebagai langkah yang sangat tidak membantu,” ujar sumber tersebut, yang enggan disebutkan namanya.
Meskipun detail spesifik dari perjanjian yang dilanggar tidak diungkapkan secara publik, indikasi kuat mengarah pada kesepakatan visa timbal balik atau kesepakatan lain yang mengatur pergerakan warga negara antara kedua negara. Kebijakan Malaysia yang melarang warga Israel masuk ke negara tersebut, yang diterapkan sejak 2015, kini menjadi sorotan utama dalam dialog diplomatik yang tegang ini.
Pihak Malaysia, melalui Kementerian Luar Negeri, belum memberikan komentar resmi mengenai pemanggilan duta besar mereka. Namun, keputusan untuk menolak warga Israel masuk didasarkan pada prinsip kebijakan luar negeri Malaysia terkait konflik Israel-Palestina. Pemerintah Malaysia secara konsisten menyatakan dukungan terhadap perjuangan Palestina dan menentang kebijakan Israel.
Dampak dari ketegangan ini bisa meluas. Jika tidak ada penyelesaian yang memuaskan bagi kedua belah pihak, AS mengisyaratkan kemungkinan adanya langkah-langkah balasan yang lebih serius, termasuk peninjauan ulang kerja sama di berbagai bidang. Situasi ini membutuhkan kehati-hatian dari kedua negara untuk menjaga stabilitas hubungan internasional di tengah dinamika geopolitik yang kompleks.
