Penyaluran rumah susun (rusun) bersubsidi di Indonesia menunjukkan angka yang memprihatinkan. Hingga Juli 2026, baru tercatat 10 unit rusun subsidi yang berhasil terjual. Kondisi ini mendorong Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) untuk segera mengevaluasi dan memperbaiki skema harga serta pembiayaan guna mendongkrak realisasi program perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Rendahnya minat terhadap rusun subsidi ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi BP Tapera. Angka penjualan yang hanya mencapai dua digit dalam kurun waktu tujuh bulan mengindikasikan adanya kendala signifikan yang dihadapi calon pembeli maupun pengembang. Berbagai faktor, mulai dari keterjangkauan harga, akses pembiayaan, hingga daya tarik hunian itu sendiri, diduga menjadi penyebab utama lambatnya serapan pasar.
Menanggapi situasi tersebut, BP Tapera menyatakan komitmennya untuk melakukan penyesuaian. “Kami sedang berupaya keras untuk memperbaiki skema harga dan pembiayaan. Tujuannya agar program ini lebih menarik dan terjangkau bagi masyarakat,” ujar Deputi Komisioner Bidang Pembiayaan BP Tapera, Ariev Zulfan. Ia menambahkan bahwa evaluasi mendalam terus dilakukan untuk mengidentifikasi titik lemah dalam penyaluran rusun subsidi.
Upaya perbaikan ini diharapkan dapat menyasar berbagai aspek, termasuk kemungkinan penyesuaian besaran uang muka, suku bunga kredit pemilikan rumah (KPR), serta insentif lain yang dapat meringankan beban calon pembeli. Selain itu, BP Tapera juga akan meninjau kembali regulasi terkait pengembang dan mekanisme pencairan dana agar lebih efisien dan mendukung.
Program rusun subsidi sendiri dirancang untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memiliki hunian yang layak. Dengan adanya kendala dalam penyalurannya, BP Tapera bertekad untuk memastikan program ini dapat berjalan optimal sesuai dengan amanat undang-undang. Perbaikan skema yang sedang digodok diharapkan mampu menciptakan solusi konkret untuk meningkatkan realisasi penjualan rusun subsidi di masa mendatang.
