Rencana pembubaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dan penggantiannya dengan Socit Gnrale de Surveillance (SGS) urung dilaksanakan. Keputusan ini diambil setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan pandangannya kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Dalam keterangannya, Purbaya Yudhi Sadewa membeberkan bahwa Prabowo Subianto telah memutuskan untuk mempertahankan DJBC. Keputusan ini didasarkan pada pertimbangan matang mengenai fungsi dan peran strategis Bea Cukai dalam perekonomian nasional.
Menurut Purbaya, Prabowo sangat memahami bahwa Bea Cukai memiliki peran penting dalam mengamankan penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai. “Presiden terpilih Prabowo Subianto memahami bahwa Bea Cukai itu penting untuk mengamankan penerimaan negara,” ujar Purbaya pada Kamis (23/5/2024) di Jakarta.
Lebih lanjut, Purbaya menjelaskan bahwa Prabowo telah memberikan arahan langsung kepadanya. “Beliau (Prabowo) mengatakan, ‘Bea Cukai tetap dipertahankan’,” tegas Purbaya menirukan ucapan Prabowo.
Purbaya juga menggarisbawahi bahwa pembubaran DJBC memang sempat menjadi salah satu opsi yang dibahas. Namun, setelah dilakukan kajian mendalam, tim Prabowo meyakini bahwa mempertahankan struktur dan fungsi Bea Cukai jauh lebih strategis. “Memang ada opsi untuk dibubarkan dan diganti dengan SGS, tapi setelah didiskusikan, Bea Cukai tetap kita pertahankan,” jelasnya.
Keputusan ini juga didukung oleh pemahaman bahwa Bea Cukai telah memiliki infrastruktur, sumber daya manusia, dan sistem yang mapan dalam menjalankan tugasnya. Menggantinya dengan entitas baru seperti SGS berpotensi menimbulkan disrupsi dan ketidakpastian dalam operasional pengawasan dan pelayanan kepabeanan.
Dengan demikian, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai akan terus beroperasi di bawah struktur yang ada, melanjutkan perannya dalam menjaga kedaulatan ekonomi negara, mengamankan arus barang, serta mengumpulkan penerimaan negara.
