Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 yang berpusat di Kota Palu pada Selasa, 16 Juni 2026, telah menimbulkan dampak luas di sejumlah wilayah Sulawesi Tengah. Bencana alam ini tidak hanya menyebabkan kerusakan fisik dan korban jiwa, tetapi juga memunculkan ancaman sekunder serta tantangan berat dalam pemulihan kehidupan ribuan warga. Pemerintah Kabupaten Sigi kini menghadapi situasi darurat dengan adanya temuan empat kubangan air akibat longsor di hulu sungai Kecamatan Nokilalaki, sembari berupaya mengevakuasi dan menampung ribuan pengungsi di tenda darurat.
Badan penanggulangan daerah melaporkan bahwa dampak kerusakan melanda Kota Palu, Kabupaten Sigi, Donggala, Poso, hingga Parigi Moutong. Kelima wilayah tersebut kini berstatus Tanggap Darurat Bencana, menandakan skala keparahan situasi yang dihadapi. Berdasarkan data resmi yang dirilis, gempa ini merenggut satu nyawa, menyebabkan 15 orang luka berat, dan 64 orang lainnya mengalami luka ringan. Total warga yang terdampak langsung mencapai 2.012 kepala keluarga atau sekitar 6.458 jiwa.
Di tengah hiruk-pikuk penanganan darurat, kisah haru datang dari Desa Kamarora B, Kecamatan Nokilalaki, Kabupaten Sigi. Seorang pengungsi bernama Arciana terpaksa melahirkan anak ketiganya di dalam tenda darurat. Momen persalinan yang terjadi pada malam hari, beberapa jam setelah gempa besar mengguncang, harus dilakukan tanpa akses ke fasilitas medis karena jarak yang cukup jauh.
"Jam 11 gempa, pas jam 8 malam sudah melahirkan. Sudah tidak bisa lagi dibawa ke rumah sakit karena jauh. Waktu saya melahirkan itu masih gempa," ujar Arciana kepada wartawan, mengisahkan detik-detik menegangkan. Beruntung, persalinan darurat tersebut berjalan lancar berkat bantuan sigap dari warga setempat dan seorang dukun beranak.
Menyikapi kelahiran yang terjadi di tengah situasi mencekam, Arciana memutuskan memberikan nama yang sarat makna bagi putra ketiganya. "Nama bayi saya Efker. Efker artinya gempa. Ini adalah anak saya yang ketiga," jelasnya dengan nada penuh syukur.
Menanggapi skala kerusakan yang masif, termasuk ribuan rumah warga yang luluh lantak serta puluhan fasilitas ibadah, pendidikan, dan perkantoran yang rusak, Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk segera bergerak cepat melakukan pemulihan komprehensif. Ia menyampaikan duka cita mendalam atas jatuhnya korban dan berharap warga yang terluka segera pulih serta kehidupan masyarakat dapat kembali normal.
Puan Maharani menekankan bahwa pemulihan pascabencana harus menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan kelompok rentan. "Bantuan yang diberikan juga perlu memperhatikan kebutuhan masyarakat rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil/menyusui, penyandang disabilitas, dan mereka yang memiliki penyakit komorbid," tegasnya dalam sebuah keterangan resmi pada Jumat (19/6).
Ketua DPR RI juga menyoroti lumpuhnya sektor ekonomi keluarga akibat kerusakan tempat tinggal yang menjadi perhatian utama parlemen. Ribuan keluarga kini menghadapi ketidakpastian mengenai tempat tinggal, aktivitas ekonomi, pendidikan anak, hingga keberlanjutan kehidupan sehari-hari mereka. Oleh karena itu, pemerintah didorong untuk menggeser fokus dari sekadar pendataan fisik menuju rekonstruksi kehidupan sosial masyarakat secara utuh.
"Karena itu, penanganan pascabencana tidak boleh hanya berfokus pada pendataan kerusakan fisik semata tapi harus berorientasi pada pemulihan kehidupan warga secara menyeluruh," imbuh Puan. Ia menyarankan agar rehabilitasi perumahan warga yang rusak mengadopsi standar mitigasi bencana yang lebih baik. "Rumah yang rusak memang harus segera diperbaiki, namun pemulihan tidak boleh berhenti pada pembangunan kembali bangunan yang roboh," katanya.
Bantuan dana stimulan dan logistik diharapkan dapat dikombinasikan dengan program pemulihan pendapatan bagi kepala keluarga yang kehilangan pekerjaan. "Dengan kondisi tersebut, Pemerintah perlu memastikan bahwa bantuan yang diberikan tidak hanya berupa logistik dan material pembangunan rumah, tetapi juga dukungan terhadap pemulihan ekonomi keluarga terdampak," ujar Puan.
Untuk mempercepat proses di lapangan, Puan meminta agar birokrasi penyaluran bantuan rumah rusak dipangkas. "Penting juga untuk mempercepat proses verifikasi kerusakan rumah dan pencairan bantuan stimulan perbaikan," jelasnya, merujuk pada evaluasi penanganan bencana masa lalu yang sering kali terkendala masalah administrasi. Ia menekankan, "Dalam situasi pascabencana, kecepatan menjadi faktor yang sama pentingnya dengan nilai bantuan itu sendiri."
Selain itu, pemulihan sektor pelayanan publik dasar, termasuk akses kesehatan dan sekolah darurat, harus segera difungsikan kembali oleh kementerian terkait. "Pemulihan pascabencana akan jauh lebih efektif apabila masyarakat tidak terlalu lama kehilangan akses terhadap layanan dasar yang mereka butuhkan setiap hari," jelas Puan. Standar bangunan tahan gempa pun harus diaplikasikan pada seluruh hunian baru yang akan dibangun untuk warga terdampak. "Rumah yang dibangun kembali tidak cukup hanya menggantikan bangunan yang rusak, tetapi harus memiliki standar ketahanan yang lebih baik terhadap risiko gempa," ungkap Puan.
Pemulihan sektor UMKM, pertanian, dan perdagangan lokal juga harus menjadi bagian integral dari peta jalan rehabilitasi pemerintah. "Sebab keberhasilan penanganan bencana tidak hanya diukur dari berapa banyak rumah yang berhasil diperbaiki, tetapi juga dari seberapa cepat masyarakat dapat kembali bekerja, berusaha, dan memperoleh penghasilan," urai Puan. Kehadiran instansi negara dinilai krusial untuk memberikan kepastian hukum dan bantuan nyata bagi korban selamat. "Warga yang terdampak membutuhkan kepastian bahwa mereka tidak dibiarkan menghadapi proses pemulihan sendirian," katanya.
Langkah penanganan pascabencana diharapkan mampu mengembalikan stabilitas psikologis dan kesejahteraan masa depan korban. "Termasuk menjaga kesejahteraan dan ketahanan keluarga, serta memastikan masyarakat dapat kembali menata masa depannya dengan lebih baik," tutup Puan.
