Jakarta – Bank Indonesia (BI) mencatat lonjakan signifikan dalam penggunaan skema transaksi mata uang lokal (Local Currency Transaction/LCT) antara Indonesia dan China. Dalam empat bulan pertama tahun 2026, nilai transaksi bilateral menggunakan Rupiah dan Renminbi (Yuan) mencapai USD13 miliar atau sekitar Rp229,6 triliun. Angka ini menunjukkan akselerasi luar biasa dibandingkan realisasi sepanjang tahun sebelumnya.
Gubernur BI, Perry Warjiyo, mengungkapkan bahwa capaian ini melampaui ekspektasi. Jika dibandingkan dengan total transaksi LCT sepanjang tahun 2025 yang mencapai USD18 miliar, angka USD13 miliar dalam empat bulan pertama 2026 ini merupakan lompatan besar. "Tahun lalu secara keseluruhan USD18 miliar, tahun ini 4 bulan saja telah mencapai USD13 miliar," ujar Perry dalam konferensi pers Rutinan Bank Indonesia (RDG BI) Bulanan di Jakarta, Kamis (18/6/2026).
Pertumbuhan pesat ini menjadi bukti nyata komitmen Indonesia dan China dalam memperkuat penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan dan investasi bilateral. Langkah ini sejalan dengan upaya global untuk mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika Serikat (AS), sebuah fenomena yang dikenal sebagai dedolarisasi. Penguatan skema LCT tidak hanya mempermudah transaksi bagi pelaku usaha di kedua negara, tetapi juga memberikan kontribusi penting dalam menjaga stabilitas moneter domestik.
Strategi diversifikasi transaksi internasional ini menjadi pilar penting bagi Indonesia dalam membangun ketahanan ekonomi di tengah gejolak pasar global. Dengan mengurangi paparan terhadap fluktuasi nilai tukar dolar AS, Indonesia berupaya menciptakan sistem keuangan yang lebih mandiri dan stabil. Peningkatan transaksi LCT dengan China, sebagai salah satu mitra dagang terbesar Indonesia, memiliki dampak strategis yang signifikan.
Implementasi skema Local Currency Transaction (LCT) antara Indonesia dan China telah dirancang untuk memberikan berbagai keuntungan kompetitif bagi para pelaku usaha. Salah satu manfaat utama adalah pengurangan biaya transaksi. Transaksi yang dilakukan dalam mata uang lokal menghilangkan kebutuhan untuk mengkonversi Rupiah ke Dolar AS, lalu ke Renminbi, atau sebaliknya. Proses konversi mata uang ini seringkali melibatkan biaya tambahan berupa spread nilai tukar dan biaya administrasi bank. Dengan LCT, biaya-biaya tersebut dapat dihindari, sehingga menurunkan ongkos logistik perdagangan dan investasi.
Selain efisiensi biaya, penggunaan mata uang lokal juga mengurangi risiko nilai tukar. Fluktuasi nilai tukar Dolar AS terhadap Rupiah dan Renminbi dapat menciptakan ketidakpastian bagi para pebisnis. Apabila nilai Dolar AS menguat secara signifikan, maka importir Indonesia akan menghadapi beban biaya yang lebih tinggi, sementara eksportir bisa diuntungkan. Sebaliknya, jika Dolar AS melemah, dampaknya akan berlawanan. Dengan bertransaksi menggunakan mata uang lokal, risiko ketidakpastian akibat pergerakan nilai tukar Dolar AS dapat diminimalisir, memberikan kepastian yang lebih besar dalam perencanaan keuangan perusahaan.
Lebih jauh lagi, penguatan LCT berkontribusi pada peningkatan likuiditas dan pengembangan pasar keuangan domestik. Semakin banyak transaksi yang dilakukan dalam Rupiah dan Renminbi, semakin besar permintaan dan penawaran terhadap kedua mata uang tersebut di pasar. Hal ini dapat mendorong perkembangan pasar valuta asing domestik, termasuk pasar derivatif, yang pada akhirnya akan memperkuat infrastruktur keuangan nasional.
Presiden Joko Widodo telah secara konsisten mendorong upaya dedolarisasi sejak beberapa tahun lalu. Inisiatif ini diperkuat melalui berbagai nota kesepahaman dan perjanjian bilateral dengan negara-negara mitra dagang. Program "Gerakan Nasional Bangga Pakai Produk Lokal" yang juga didorong pemerintah, sejalan dengan semangat penggunaan mata uang lokal dalam transaksi internasional. Tujuannya adalah menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih kuat, mandiri, dan tidak terlalu bergantung pada satu mata uang dominan.
LCT bukan hanya diterapkan dengan China. Bank Indonesia terus aktif menjajaki dan memperluas kerja sama serupa dengan negara-negara lain. Negara-negara seperti Jepang, Malaysia, Thailand, dan bahkan beberapa negara di Timur Tengah menjadi fokus dalam perluasan penggunaan mata uang lokal. Peningkatan transaksi LCT dengan negara-negara ini diharapkan dapat semakin memperkuat posisi Rupiah di kancah internasional dan mengurangi kerentanan ekonomi Indonesia terhadap kebijakan moneter negara lain, terutama Amerika Serikat.
Dampak positif dari dedolarisasi dan penguatan LCT ini tidak hanya dirasakan oleh pelaku usaha besar, tetapi juga oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kemudahan akses transaksi dalam mata uang lokal dapat membuka peluang pasar baru bagi UMKM yang sebelumnya mungkin terhalang oleh kompleksitas dan biaya transaksi internasional yang tinggi. Hal ini sejalan dengan agenda pemerintah untuk mendorong ekspor produk-produk UMKM Indonesia ke pasar global.
Meskipun demikian, perjalanan menuju dedolarisasi penuh bukanlah tanpa tantangan. Diperlukan upaya berkelanjutan dalam penguatan fundamental ekonomi, peningkatan daya saing produk ekspor, serta inovasi dalam produk dan layanan keuangan. Bank Indonesia terus berupaya menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pelaku usaha untuk memanfaatkan skema LCT secara maksimal. Edukasi kepada pelaku usaha mengenai manfaat dan cara penggunaan LCT juga menjadi krusial agar program ini dapat berjalan efektif.
Pertumbuhan transaksi LCT antara Indonesia dan China yang mencapai lebih dari 70% dari total transaksi tahun lalu hanya dalam empat bulan, memberikan sinyal positif yang kuat. Ini menunjukkan bahwa strategi dedolarisasi yang diusung Indonesia mulai menunjukkan hasil yang konkret dan diterima dengan baik oleh para mitra dagang. Ke depan, BI optimis tren positif ini akan terus berlanjut, memperkuat kemandirian ekonomi nasional dan berkontribusi pada stabilitas keuangan global. Penguatan kerja sama ekonomi bilateral melalui pemanfaatan mata uang lokal menjadi salah satu kunci utama dalam menghadapi dinamika ekonomi internasional yang semakin kompleks.
