Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan apresiasi tinggi terhadap lembaga pemeringkat Standard & Poor’s (S&P) atas penilaiannya terhadap peringkat utang Indonesia. Ia menilai S&P telah memberikan pandangan yang paling adil dan objektif dibandingkan dengan lembaga rating lainnya.
Pernyataan ini disampaikan oleh Sri Mulyani di tengah sorotan terhadap lembaga pemeringkat internasional yang belakangan ini merevisi outlook Indonesia. Ia secara spesifik menyoroti perbedaan pandangan antara S&P dengan Moody’s dan Fitch Ratings.
Menurut Sri Mulyani, S&P telah menunjukkan pemahaman yang mendalam mengenai kondisi ekonomi Indonesia. Penilaian yang diberikan oleh S&P dianggap mencerminkan realitas dan potensi pertumbuhan ekonomi Tanah Air secara akurat.
Berbeda halnya dengan Moody’s dan Fitch Ratings, kedua lembaga tersebut diketahui telah merevisi outlook Indonesia menjadi negatif. Revisi ini tentu menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi pemerintah dan pelaku pasar keuangan.
Sri Mulyani menyiratkan bahwa lembaga rating lain, seperti Moody’s dan Fitch, dinilainya sedikit melenceng atau ‘offside’ dalam memberikan penilaiannya. Ia berpendapat bahwa perspektif yang ditawarkan oleh S&P lebih realistis dan konstruktif.
“S&P itu yang paling fair. Yang lain itu offside,” tegas Sri Mulyani saat ditemui di Jakarta, pada hari Selasa (23/01/2024). Pernyataan ini mengindikasikan adanya perbedaan metodologi atau interpretasi data ekonomi yang digunakan oleh masing-masing lembaga rating.
Pemerintah Indonesia secara konsisten berupaya menjaga stabilitas ekonomi dan kepercayaan investor. Upaya tersebut meliputi berbagai kebijakan fiskal dan moneter yang diharapkan dapat menopang pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Penilaian dari lembaga rating internasional memang memiliki pengaruh signifikan terhadap persepsi investor asing. Peringkat yang baik dapat menarik investasi, sementara penurunan peringkat dapat meningkatkan biaya pinjaman negara.
Oleh karena itu, pandangan Sri Mulyani yang memuji S&P dan mengkritik lembaga lain patut menjadi perhatian. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah memiliki keyakinan kuat terhadap fundamental ekonomi Indonesia yang dinilai belum sepenuhnya tercermin oleh lembaga rating lainnya.
Ke depannya, pemerintah akan terus berdialog dengan berbagai lembaga pemeringkat untuk memastikan bahwa penilaian yang diberikan selalu mencerminkan kondisi ekonomi Indonesia yang sesungguhnya. Fokus pada reformasi struktural dan peningkatan daya saing tetap menjadi prioritas utama.
