Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) dilaporkan akan mengalokasikan dana sebesar Rp 19,95 miliar untuk keperluan sewa mobil dinas. Anggaran fantastis ini menimbulkan pertanyaan dan desakan dari masyarakat agar proses lelang dan tender dilakukan secara terbuka dan transparan.
Kebutuhan akan kendaraan operasional bagi para pejabat di lingkungan Pemkot Tangsel memang menjadi prioritas. Namun, besaran anggaran yang diajukan kali ini dianggap cukup signifikan, sehingga menuntut akuntabilitas publik yang lebih tinggi.
Menanggapi hal tersebut, berbagai elemen masyarakat mendesak Pemkot Tangsel untuk tidak menutup-nutupi proses lelang. Keterbukaan ini penting agar masyarakat dapat mengawasi setiap tahapan, mulai dari penyusunan spesifikasi hingga penetapan pemenang tender.
Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lingkar Studi Indonesia, Budi Santoso, menyatakan keprihatinannya. Ia berharap Pemkot Tangsel dapat memberikan informasi yang jelas kepada publik mengenai mekanisme lelang sewa mobil dinas ini.
“Kami meminta agar detail anggaran, kriteria pemilihan penyedia jasa, dan siapa saja yang berhak mengikuti lelang dipublikasikan secara luas,” ujar Budi, Selasa (21/5/2024).
Menurutnya, transparansi bukan hanya sekadar memenuhi kewajiban, tetapi juga membangun kepercayaan antara pemerintah dan warganya. Dengan proses yang terbuka, potensi penyalahgunaan anggaran dapat diminimalisir.
Budi menambahkan, masyarakat berhak mengetahui bagaimana uang pajak yang mereka bayarkan digunakan, terutama untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah yang bernilai miliaran rupiah.
Sebelumnya, dokumen pengadaan barang dan jasa di situs resmi Pemkot Tangsel menunjukkan adanya rencana sewa mobil dinas dengan pagu anggaran Rp 19,95 miliar. Angka ini mencakup berbagai jenis kendaraan yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan operasional.
Pihak Pemkot Tangsel sendiri belum memberikan tanggapan resmi mengenai desakan transparansi ini. Namun, diharapkan pemerintah daerah dapat segera merespons aspirasi masyarakat dengan menunjukkan komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang baik.
Proses lelang yang akuntabel diharapkan dapat memastikan bahwa anggaran Rp 19,95 miliar ini benar-benar dimanfaatkan secara efisien dan efektif untuk kepentingan pelayanan publik di Kota Tangerang Selatan.
