Jakarta – Rencana pemerintah untuk menambah lapisan cukai hasil tembakau (CHT) memicu kekhawatiran mendalam di kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Politikus di parlemen menilai langkah ini berpotensi menimbulkan berbagai risiko.
Salah satu kekhawatiran utama adalah potensi guncangan pada industri hasil tembakau yang saat ini beroperasi secara legal. Penambahan lapisan cukai dapat meningkatkan beban produksi.
Hal ini dikhawatirkan akan berdampak pada daya saing produk legal. Di sisi lain, harga yang semakin tinggi bisa mendorong pergeseran konsumen ke produk ilegal.
Wakil Ketua Komisi XI DPR, Fathan Subchi, menyuarakan keprihatinan ini. Ia menekankan bahwa penambahan lapisan CHT perlu dikaji secara mendalam.
“Kami khawatir ini bisa menciptakan disrupsi yang tidak diinginkan di industri,” ujar Fathan dalam sebuah diskusi pada Rabu (24/1/2024).
Ia menambahkan, kebijakan cukai yang kompleks dan berlapis kerap kali menciptakan celah bagi praktik ilegal.
Selain itu, penambahan lapisan CHT juga dikhawatirkan akan membebani fiskal negara. Meskipun tujuan utamanya adalah meningkatkan penerimaan negara, beban tambahan pada industri bisa mengurangi potensi pertumbuhan ekonomi.
Fathan berpendapat, pemerintah perlu mempertimbangkan dampaknya secara menyeluruh. Termasuk potensi hilangnya pendapatan dari sektor legal jika beralih ke ilegal.
“Ini bukan hanya soal penerimaan, tapi juga stabilitas industri dan potensi kerugian negara dari praktik ilegal,” jelasnya.
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan sebelumnya memang berencana melakukan penyesuaian tarif CHT. Rencana ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang pengelolaan industri hasil tembakau.
Namun, detail mengenai penambahan lapisan baru ini masih menjadi perdebatan. Anggota DPR mendesak agar transparansi dan kajian yang komprehensif dilakukan sebelum kebijakan ini diterapkan.
Mereka meminta pemerintah untuk melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam proses pembahasan. Tujuannya agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar efektif dan tidak menimbulkan efek samping negatif.
Kajian mendalam diperlukan untuk memastikan bahwa penambahan lapisan CHT tidak justru merugikan industri legal dan memicu pertumbuhan pasar gelap.
DPR berkomitmen untuk mengawal proses ini agar kebijakan cukai tembakau dapat berjalan seimbang antara penerimaan negara dan keberlanjutan industri.
