Pemerintah koalisi Jerman memicu perdebatan sengit setelah mengumumkan aturan baru terkait cuti sakit bagi pekerja. Mulai saat ini, karyawan diwajibkan menyertakan surat keterangan dokter kepada perusahaan sejak hari pertama mereka tidak masuk kerja.
Kebijakan ini juga menghapus prosedur pemberian surat keterangan melalui sambungan telepon. Padahal, metode tersebut sebelumnya diizinkan sebagai bagian dari penyesuaian selama pandemi Covid-19.
Kanselir Friedrich Merz menegaskan bahwa perubahan ini mendesak untuk dilakukan. Menurutnya, angka ketidakhadiran pekerja karena sakit di Jerman saat ini sudah melampaui batas wajar.
Saat ini, karyawan di Jerman hanya wajib memberikan surat dokter jika mereka berhalangan hadir lebih dari tiga hari. Artinya, surat tersebut baru diserahkan pada hari keempat.
Meski demikian, perusahaan sebenarnya tetap memiliki hak untuk meminta surat keterangan lebih awal jika diperlukan. Aturan baru ini merupakan hasil kesepakatan antara Partai Demokrat Kristen (CDU) pimpinan Merz dan mitra koalisinya, Partai Sosial Demokrat (SPD).
Merz berargumen bahwa Jerman tidak bisa lagi menoleransi kerugian daya saing ekonomi akibat tingginya tingkat absensi karyawan. Ia menyebut angka cuti sakit pascapandemi sudah berada pada level yang eksorbitan.
Pemerintah mengklaim langkah ini sebagai upaya mengembalikan regulasi ke masa sebelum pandemi. Meski begitu, Merz menambahkan bahwa perusahaan tetap diberikan ruang untuk membuat pengaturan internal yang lebih fleksibel.
Rencana ini menuai kritik tajam dari berbagai organisasi medis di Jerman. Asosiasi dokter asuransi kesehatan nasional (KBV) bahkan menyebut kebijakan tersebut sebagai tindakan yang tidak masuk akal.
Pihak medis berpendapat bahwa memaksa orang sakit datang ke klinik hanya untuk urusan administratif adalah hal keliru. Pasien yang mengalami batuk atau infeksi pencernaan seharusnya beristirahat di rumah, bukan mengantre di ruang tunggu dokter yang padat.
Di sisi lain, perpecahan terlihat di internal koalisi pemerintah. Wakil Kanselir Lars Klingbeil dari SPD berupaya menenangkan situasi dengan mencari solusi yang lebih aplikatif.
Menteri Tenaga Kerja Bärbel Bas, yang juga berasal dari SPD, mengaku tidak dilibatkan dalam usulan tersebut. Ia menyatakan akan mengevaluasi apakah aturan ini efektif atau justru akan menimbulkan masalah baru bagi pekerja.
Di sisi lain, Jens Spahn dari fraksi CDU tetap membela kebijakan ini. Ia mencatat bahwa rata-rata pekerja di Jerman mengambil cuti sakit hingga 18 hari per tahun.
Menurut Spahn, angka tersebut merupakan salah satu yang tertinggi di Uni Eropa. Perubahan aturan ini merupakan bagian dari paket reformasi besar yang mencakup sektor pajak, tenaga kerja, dan pensiun untuk membangkitkan kembali ekonomi Jerman.
