BANJARBARU – Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto atau yang akrab disapa Titiek Soeharto, meresmikan Gudang Komoditas Pangan (GKP) milik Perum Bulog di Kompleks Pergudangan Landasan Ulin, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Jumat (3/7). Peresmian fasilitas baru dengan kapasitas tampung mencapai 3.500 ton ini menjadi langkah signifikan dalam memperkuat infrastruktur pangan di daerah penyangga.
Agenda peresmian ini merupakan bagian dari rangkaian Kunjungan Kerja Spesifik yang dilakukan jajaran pimpinan dan anggota Komisi IV DPR RI. Kunjungan tersebut bertujuan untuk meninjau secara langsung kesiapan infrastruktur pangan di Kalimantan Selatan serta memastikan kelancaran distribusi komoditas strategis bagi masyarakat.
Penambahan kapasitas gudang sebesar 3.500 ton ini diharapkan mampu memberikan daya dukung lebih bagi Perum Bulog dalam mengelola stok pangan secara optimal. Fasilitas ini berfungsi vital untuk menjaga kualitas hasil panen petani, memastikan stabilitas pasokan, hingga menekan fluktuasi harga di tingkat konsumen.
Dalam kunjungannya, Titiek Soeharto memberikan apresiasi terhadap kinerja Perum Bulog. Ia menegaskan bahwa pihaknya senantiasa mendukung penuh program-program strategis Bulog, selama inisiatif tersebut memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan petani dan memperkuat ketahanan pangan nasional.
Titiek menekankan pentingnya manajemen penyimpanan yang baik agar mutu beras tetap terjaga selama masa simpan. Menurutnya, pemeliharaan kualitas stok menjadi kunci utama dalam menjamin ketersediaan pangan yang layak bagi masyarakat.
Komisi IV tentu mendukung program-program Perum Bulog, sepanjang terus berpihak dan memberikan manfaat bagi petani, ujar Titiek di sela-sela peresmian.
Ia juga menuturkan rasa puasnya melihat kesiapan infrastruktur dan cadangan pangan yang ada. Pihaknya mencatat bahwa stok yang tersedia saat ini cukup melimpah dengan kualitas yang terjaga dengan baik.
Keberadaan gudang ini menjadi aset strategis bagi Kalimantan Selatan dalam memperkokoh posisinya sebagai daerah penyangga pangan. Dengan infrastruktur yang memadai, diharapkan distribusi pangan dari daerah ke pusat maupun antarwilayah dapat berjalan lebih lancar, terutama dalam menghadapi tantangan ketahanan pangan yang dinamis.
Diharapkan pula, langkah peningkatan fasilitas pergudangan ini dapat terus direplikasi di berbagai wilayah lain di Indonesia. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah dan legislatif untuk menciptakan kemandirian pangan nasional yang lebih stabil dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia.
