Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan arahan tegas kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) untuk mengawal implementasi tiga program prioritas pemerintah secara intensif. Langkah ini diambil guna memastikan akuntabilitas penyaluran anggaran serta mendeteksi kendala di lapangan sejak dini.
Tiga program yang menjadi fokus pengawasan utama meliputi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembentukan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih (KDMP), serta proyek pembangunan Sekolah Rakyat. Purbaya menegaskan bahwa monitoring harus dilakukan secara nasional dan terstruktur.
Instruksi tersebut disampaikan Purbaya dalam kunjungan kerja ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Semarang pada Jumat, 3 Juli 2026. Menurutnya, peran DJPb sangat vital dalam mengawal eksekusi program agar tetap berada di koridor yang tepat.
Guna memastikan efektivitas di lapangan, DJPb kini tengah menggencarkan pendampingan langsung pada sejumlah titik krusial. Beberapa lokasi yang menjadi sasaran pengawasan meliputi Satuan Penyelenggara Program Gratis (SPPG) Wonosari Gunting di Klaten, SPPG Mertoyudan Sukerejo di Magelang, hingga SPPG Tengaran Bener di Kabupaten Semarang.
Peninjauan ini dilakukan Purbaya sekaligus untuk memantau realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah Jawa Tengah. Dalam kunjungannya, Menkeu memastikan bahwa setiap rupiah dari anggaran negara harus tersalurkan dengan tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Berdasarkan laporan kinerja keuangan negara hingga penutupan Semester I tahun 2026, kondisi ekonomi di Jawa Tengah terpantau tetap kokoh dan memiliki daya tahan yang kuat terhadap berbagai gejolak ekonomi global maupun domestik.
Penerimaan negara di wilayah tersebut tercatat berhasil terealisasi sebesar 46,56 persen dari target yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan impresif mencapai 13,33 persen secara tahunan atau year-on-year.
Sebelumnya, Purbaya juga sempat menyoroti potensi ekonomi dari Program Makan Bergizi Gratis. Ia memproyeksikan bahwa program MBG memiliki potensi untuk menyumbang penerimaan pajak negara hingga Rp10 triliun. Hal ini membuktikan bahwa program prioritas pemerintah tidak hanya menyasar aspek kesejahteraan masyarakat, tetapi juga memiliki dampak berganda terhadap stabilitas fiskal negara.
Dengan adanya pengawasan ketat dari DJPb, pemerintah optimistis seluruh program prioritas tersebut dapat berjalan sesuai jadwal. Sinergi antarinstansi di daerah diharapkan mampu meminimalisir hambatan birokrasi dan teknis yang mungkin muncul selama masa pelaksanaan di lapangan. Pemerintah terus berkomitmen menjaga transparansi pengelolaan dana APBN demi keberlanjutan program pembangunan nasional yang berdampak luas bagi rakyat.
