Dua pandangan kontradiktif tengah menyelimuti iklim investasi di Indonesia. Di satu sisi, pelaku bisnis veteran menilai pasar Indonesia tetap terlalu besar untuk diabaikan. Stabilitas politik dan peluang sektor yang terus tumbuh menjadi magnet utama bagi para penanam modal.
Namun, di sisi lain, muncul kekhawatiran dari investor global. Mereka mulai mempertanyakan arah kebijakan ekonomi Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pertanyaan ini bukan lagi soal proyek spesifik, melainkan ke mana sebenarnya ekonomi nasional akan melangkah.
Ketidakpastian ini tercermin dari penilaian lembaga pemeringkat kredit terhadap PT Danantara Investment Management. Moody’s memberikan peringkat Baa2 dengan outlook negatif, sementara S&P Global Ratings menetapkan peringkat BBB dengan outlook stabil. Keduanya sepakat bahwa profil kredit Danantara sangat bergantung pada dukungan pemerintah Indonesia.
Danantara kini menjadi simbol ambisi besar negara dalam mengarahkan pembangunan ekonomi. Pemerintah bertekad mengakselerasi pertumbuhan di atas lima persen, meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, serta memperkuat hilirisasi industri. Langkah ini mirip dengan kebijakan negara besar seperti Amerika Serikat melalui CHIPS Act, atau kebijakan industrialisasi di China dan India.
Meski terlihat logis bagi Jakarta, investor mancanegara justru memandang kebijakan ini dengan skeptis. Mereka menimbang di mana batasan antara keputusan komersial dan intervensi negara. Selain itu, ada keraguan mengenai pengelolaan risiko fiskal, independensi institusi, serta kepastian aturan main di masa depan.
Peringkat kredit memang berpengaruh pada biaya pinjaman, namun instrumen ini cenderung lambat merespons dinamika pasar. Investor global tidak menunggu hasil pemeringkatan. Mereka memantau ketat pergerakan nilai tukar, imbal hasil obligasi, dan alur modal secara harian.
Kondisi ini menempatkan Indonesia dalam posisi dilematis. Secara fundamental, ekonomi Indonesia sebenarnya cukup kokoh. Utang publik masih moderat, sektor perbankan memiliki permodalan kuat, dan pasar domestik didukung demografi yang besar.
Namun, tantangan terbesar bagi pemerintah saat ini adalah mengelola kepercayaan. Perdebatan mengenai Danantara menjadi krusial. Pendukung melihatnya sebagai alat mobilisasi modal, sementara pengkritik menyoroti risiko tata kelola dan transparansi. Belajar dari kasus 1MDB di Malaysia, kekhawatiran akan intervensi politik dalam keputusan komersial menjadi catatan penting bagi pelaku pasar.
Pada akhirnya, investor tidak mempermasalahkan target pertumbuhan tinggi yang dicanangkan pemerintah. Yang mereka cari adalah kepastian bahwa ambisi negara dijalankan dengan transparan dan kredibel. Jawaban atas pertanyaan ini tidak terletak pada laporan lembaga pemeringkat, melainkan pada implementasi kebijakan di lapangan. Kepercayaan pasar akan sangat bergantung pada bagaimana pemerintah mengomunikasikan arah kebijakan yang konsisten, transparan, dan dapat diprediksi ke depannya.
