Shoko Kawata, Wali Kota Yawata yang berusia 35 tahun, baru saja mencatatkan sejarah sebagai wali kota pertama di Jepang yang mengambil cuti melahirkan. Keputusan ini memicu perdebatan sengit di tengah krisis angka kelahiran yang terus menghantui Negeri Sakura.
Kawata yang menjabat di kota kecil di selatan Kyoto tersebut rencananya akan mengambil cuti selama empat bulan. Cuti tersebut mencakup dua bulan sebelum dan dua bulan setelah waktu perkiraan lahir pada pertengahan September mendatang.
Karena ketiadaan kerangka hukum bagi pejabat terpilih untuk mengambil cuti melahirkan, Kawata tidak bisa mengambil cuti secara resmi. Sebagai gantinya, ia menunjuk wakilnya, Shigeto Nose, untuk menjalankan tugas pemerintahan sementara waktu.
Pengumuman ini mendapatkan dukungan penuh dari rekan kerja di kantornya yang rata-rata berusia 39 tahun. Namun, reaksi publik di media sosial justru terbelah tajam.
Ribuan unggahan di platform X dan YouTube memperlihatkan pro dan kontra. Sebagian warganet memuji keberanian Kawata dan menganggap langkahnya sebagai contoh positif bagi wanita lain di dunia politik.
Di sisi lain, tidak sedikit kritikus yang melabeli tindakannya tidak bertanggung jawab. Beberapa pihak berpendapat bahwa pejabat publik seharusnya tidak mengambil cuti panjang dan menyarankan agar mereka mundur jika ingin berkeluarga.
Kawata menanggapi kritik tersebut dengan tenang. Ia menegaskan bahwa jika politisi wanita dilarang mengambil cuti melahirkan, maka perempuan berusia 20 hingga 40 tahun secara tidak langsung akan terpinggirkan dari jabatan publik.
Sebagai wali kota wanita termuda saat terpilih di usia 33 tahun, Kawata menyadari tantangan yang ia hadapi. Data menunjukkan hanya sekitar empat persen dari 1.720 pemimpin kota di Jepang yang merupakan perempuan.
Posisi Jepang dalam indeks kesetaraan gender dunia memang masih rendah. Laporan terbaru World Economic Forum per Juni 2025 menempatkan Jepang di peringkat 118 dari 146 negara, yang merupakan performa terburuk di antara negara G7.
Wakil Wali Kota Shigeto Nose, yang akan menggantikan peran Kawata, menyatakan dukungannya. Pria berusia 62 tahun ini akan berkonsultasi dengan Kawata secara daring setiap minggu mengenai kebijakan penting.
Nose juga mengakui adanya perubahan zaman yang signifikan. Ia bercerita bahwa di masa lalu, ia tidak pernah mengambil cuti ayah dan menyerahkan urusan pengasuhan sepenuhnya kepada istrinya.
Kini, melihat menantunya mengambil cuti enam bulan untuk membantu putrinya, Nose merasa bahagia. Baginya, melihat kerja sama pasangan muda dalam mengasuh anak adalah kemajuan sosial yang luar biasa.
Kawata berharap kelak anaknya akan terkejut melihat kehebohan yang terjadi saat ini. Ia bertekad membangun masyarakat di mana perempuan tidak lagi harus memilih antara karier atau keluarga.
