Pemerintah Indonesia melalui BPI Danantara resmi meluncurkan instrumen investasi Patriot Bond dengan target penggalangan dana mencapai Rp50 triliun. Surat utang ini terbagi dalam dua seri, yakni Seri A dengan tenor lima tahun dan Seri B dengan tenor tujuh tahun, masing-masing senilai Rp25 triliun. Dana tersebut dialokasikan untuk membiayai proyek strategis nasional, mulai dari energi terbarukan hingga hilirisasi industri.
Namun, di balik narasi pembangunan nasional, muncul perdebatan sengit terkait tingkat kupon tahunan yang hanya ditetapkan sebesar 2 persen. Angka ini jauh di bawah suku bunga acuan BI yang berada di kisaran 5,25 hingga 5,8 persen, serta imbal hasil obligasi ritel seperti SR023 yang mencapai 5,95 persen. Struktur kupon yang sangat rendah ini membuat Patriot Bond hanya menarik bagi korporasi besar melalui mekanisme penempatan swasta atau private placement.
PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk (HMSP) tercatat sebagai salah satu pembeli pertama dengan menyerap obligasi senilai Rp500 miliar. Bagi korporasi besar, selisih imbal hasil yang dikorbankan dianggap sebagai biaya transaksi politik demi mendapatkan legitimasi serta perlindungan bisnis dari negara. Langkah ini diambil di tengah kapasitas fiskal pemerintah yang tertekan oleh program populis seperti Makan Bergizi Gratis.
Untuk menjaga defisit anggaran tetap di bawah 3 persen PDB, Danantara difungsikan sebagai kendaraan pendanaan di luar neraca. Praktik ini memindahkan kewajiban utang dari beban negara ke entitas korporasi. Meski demikian, risiko tetap melekat pada negara sebagai pemegang kendali utama. Penggabungan BUMN seperti Pertamina, PLN, dan Telkom ke dalam Danantara juga berpotensi memicu default teknis jika klausul perubahan kendali pada obligasi global tidak dinegosiasikan dengan hati-hati.
Sorotan tajam tertuju pada Pasal 50A dalam UU Nomor 4 Tahun 2026 yang memberikan kekebalan hukum luar biasa bagi pembeli Patriot Bond. Investor mendapatkan perlindungan dari tuntutan pidana, termasuk kasus perpajakan dan perdata. Data transaksi pun tidak dapat dijadikan bukti hukum. Praktik ini dinilai sebagai bentuk amnesti terselubung yang lebih longgar dibandingkan program amnesti pajak 2016.
Kondisi ini memicu kekhawatiran mengenai pelemahan standar Anti-Pencucian Uang (AML) dan prinsip Mengenal Nasabah (KYC). Banyak pihak khawatir Danantara menjadi pintu legal untuk mencuci dana hasil korupsi atau tindak pidana lainnya. Kondisi ini bisa mengancam reputasi Indonesia di mata Financial Action Task Force (FATF).
Selain itu, kebijakan yang mengizinkan Patriot Bond sebagai agunan kredit perbankan menciptakan risiko sistemik. Jika proyek yang didanai Danantara gagal, kualitas aset bank akan terpuruk dan memicu efek doom loop. Para ahli mendesak perlunya pengawasan ketat dari PPATK serta pembatasan agunan agar instrumen ini tidak justru merusak stabilitas keuangan nasional.
