Kawasan Asia-Pasifik kini menjadi pusat transformasi tata kelola laut dunia. Pemerintah di seluruh kawasan tengah gencar memperluas kawasan konservasi, menggenjot inisiatif karbon biru, hingga menerapkan teknologi pemantauan perikanan berbasis digital. Langkah ini menjadikan laut sebagai pilar utama ketahanan iklim sekaligus mesin pertumbuhan ekonomi masa depan.
Momentum besar ini terlihat jelas dalam Our Ocean Conference 2026 di Mombasa, Kenya. Sebanyak 100 pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil sepakat mengucurkan komitmen pendanaan senilai 6,4 miliar dolar AS. Dana tersebut dialokasikan untuk konservasi laut, perikanan berkelanjutan, serta pengembangan ekonomi biru yang lebih tangguh.
Namun, di balik ambisi ekonomi yang bernilai strategis ini, muncul satu pertanyaan krusial yang belum terjawab: Siapa sebenarnya yang paling diuntungkan dari ekonomi biru? Pertanyaan ini menjadi ujian bagi kawasan Asia-Pasifik dalam menentukan apakah transisi laut mereka akan menjadi model pembangunan berkelanjutan atau justru memicu ketegangan sosial baru.
Asia-Pasifik memiliki ekosistem laut yang sangat produktif, mulai dari hutan mangrove hingga perikanan skala kecil yang menjadi tumpuan hidup jutaan orang. Sayangnya, konsep keadilan biru atau blue justice sering kali terabaikan. Selama ini, diskusi ekonomi biru cenderung memprioritaskan target investasi dan inovasi teknologi, sementara hak akses masyarakat pesisir sering kali dikesampingkan.
Salah satu tantangan nyata adalah target global 30×30, yakni perlindungan 30 persen wilayah laut dunia pada 2030. Meskipun secara ekologis sangat bermanfaat untuk memulihkan stok ikan, pembatasan wilayah tanpa konsultasi yang bermakna dengan warga lokal dapat memicu penolakan. Masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup pada laut selama turun-temurun berisiko terpinggirkan dari kebijakan yang dibuat pemerintah maupun investor.
Isu serupa muncul dalam skema karbon biru. Hutan mangrove dan lahan basah di Asia Tenggara kini menjadi komoditas berharga bagi pembiayaan iklim internasional. Namun, tanpa mekanisme pembagian keuntungan yang jelas, ada kekhawatiran proyek ini hanya akan menguntungkan aktor eksternal. Warga lokal justru terancam kehilangan akses terhadap sumber daya yang selama ini menjadi mata pencaharian mereka.
Yogi Putranto, Kepala Tim Intelijen dan Pengawasan Perikanan, Stasiun PSDKP Cilacap, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, menegaskan bahwa kesuksesan ekonomi biru tidak hanya diukur dari luas wilayah yang dilindungi atau besarnya kredit karbon. Keberhasilan sejati terletak pada peningkatan kesejahteraan, partisipasi, dan keamanan hidup masyarakat pesisir.
Transisi menuju ekonomi laut yang berkelanjutan bukanlah pilihan antara konservasi atau pembangunan. Keadilan biru justru menjadi kunci utama agar ekonomi biru memiliki legitimasi sosial yang kuat. Tanpa melibatkan komunitas lokal secara substantif, upaya pelestarian laut berisiko rapuh secara politik dan sulit mencapai keberhasilan jangka panjang.
