Strategi hilirisasi nikel Indonesia kini berada di titik nadir. Ambisi Jakarta untuk menguasai pasar mineral dunia melalui kebijakan nasionalisme sumber daya menghadapi tantangan serius dari kemajuan teknologi Tiongkok yang mulai meninggalkan penggunaan nikel.
Ketegangan mencapai puncaknya pada 12 Mei 2026. Kamar Dagang Tiongkok di Indonesia melayangkan surat terbuka yang keras kepada Presiden Prabowo Subianto. Mereka memprotes beban regulasi ketat, penegakan hukum yang sewenang-wenang, hingga praktik pemerasan oleh oknum pejabat.
Langkah ini menjadi preseden langka. Investor Tiongkok yang biasanya memilih jalur diplomasi tertutup kini berani melakukan protes terbuka. Mereka merasa tertekan oleh kebijakan pemerintah yang terus berubah, termasuk sentralisasi perdagangan komoditas.
Dampaknya terasa luas. Perusahaan asing lain seperti Sumitomo Metal Mining asal Jepang dan LG Energy Solution dari Korea Selatan juga mengeluhkan birokrasi yang berbelit serta pemotongan kuota produksi. Ketidakpastian ini memicu sentimen negatif pasar.
Nilai tukar rupiah anjlok hingga menembus level 18.000 per dolar AS pada Juni 2026. Angka ini mencatatkan rekor terendah sejak krisis finansial 1997-1998. Fitch Ratings bahkan menurunkan prospek kredit Indonesia dari stabil menjadi negatif pada Maret 2026.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sempat melontarkan pernyataan kontroversial pada 14 Mei 2026. Ia menegaskan mineral adalah milik negara dan investor dipersilakan pergi jika tidak setuju. Sikap ini mempertegas nasionalisme sumber daya yang kental meski berisiko mengusir modal asing.
Di sisi lain, Presiden Prabowo mengakui adanya borok birokrasi dan praktik suap yang menghambat investasi. Ketidakselarasan narasi antarpejabat ini menambah keraguan di kalangan pelaku pasar global.
Upaya Indonesia membentuk kartel nikel mirip OPEC bersama Filipina juga kandas. Rencana ini gagal karena perbedaan kepentingan geopolitik. Filipina lebih memilih mempercepat izin tambang untuk keuntungan jangka pendek ketimbang mengikuti pola hilirisasi Indonesia.
Secara teknis, posisi tawar Indonesia semakin lemah. Tiongkok telah berhasil melakukan substitusi material secara masif. Baterai lithium iron phosphate atau LFP kini mendominasi pasar kendaraan listrik Tiongkok dengan porsi 82 persen, menggantikan baterai berbasis nikel.
Munculnya baterai sodium-ion yang diproduksi massal oleh CATL dan BYD semakin mengikis urgensi nikel. Teknologi ini tidak lagi memerlukan nikel, kobalt, maupun lithium. Tiongkok juga telah membangun sistem daur ulang baterai yang sangat efisien.
Perubahan pola industri ini membuat Indonesia sulit memanipulasi harga. Setiap kenaikan harga nikel justru mendorong produsen hilir Tiongkok mencari material alternatif dengan cepat.
Kini, investor mulai melirik Vietnam dan Malaysia yang dianggap lebih stabil. Jika pemerintah tidak segera melakukan reformasi kelembagaan, Indonesia berisiko kehilangan momentum dalam rantai pasok energi baru global di masa depan.
