Jakarta – Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola sektor kelistrikan nasional. Desakan ini muncul sebagai respons atas seringnya pemadaman listrik yang melanda berbagai wilayah di Indonesia sepanjang tahun 2026.
Bendahara Umum PB PMII, Sainuddin, menyatakan bahwa pemadaman listrik yang terjadi bukan sekadar kendala teknis di lapangan. Ia menilai ada masalah serius dalam tata kelola energi yang harus segera dibenahi oleh pemerintah pusat.
Sainuddin menegaskan bahwa Presiden perlu segera melakukan evaluasi terhadap jajaran terkait. Langkah ini krusial agar sistem kelistrikan nasional dapat kembali beroperasi secara optimal dan tidak merugikan masyarakat luas.
Gangguan pasokan listrik tersebut terbukti berdampak langsung pada sektor ekonomi. Terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang aktivitas produksi serta distribusinya terhambat akibat padamnya aliran listrik.
Menurut PB PMII, kerugian yang dialami para pelaku usaha selama ini tidak sebanding dengan mekanisme kompensasi tarif listrik. Sistem kompensasi yang diterapkan saat ini dianggap belum mampu menutup kerugian riil masyarakat.
Oleh karena itu, PB PMII menuntut pemerintah untuk segera melakukan audit forensik terhadap seluruh rantai pasok sektor kelistrikan. Audit ini harus mencakup tahapan pengadaan komponen pembangkit hingga operasional harian di lapangan.
Audit forensik dianggap penting untuk memastikan kesesuaian spesifikasi peralatan dengan performa aktual di lapangan. Hal ini guna meminimalisir kegagalan teknis yang sering memicu pemadaman mendadak.
Selain audit rantai pasok, PB PMII juga mendorong adanya investigasi mendalam terkait produktivitas pembangkit listrik milik PT PLN (Persero). Langkah ini bertujuan mengungkap penyebab kapasitas pembangkit yang belum beroperasi optimal sesuai desain awal.
Dengan adanya investigasi tersebut, diharapkan pemerintah dapat menemukan akar masalah dari penurunan performa pembangkit. Transparansi dalam pengelolaan sektor kelistrikan menjadi tuntutan utama organisasi tersebut demi menjamin stabilitas energi nasional.
Hingga saat ini, stabilitas pasokan energi masih menjadi perhatian serius bagi banyak pihak. Harapannya, langkah audit dan investigasi yang diusulkan dapat segera direspons oleh pemerintah untuk memperbaiki kualitas layanan listrik bagi seluruh masyarakat Indonesia.
