Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi kini tengah melakukan langkah serius untuk mengusut dugaan pencemaran laut yang terjadi di perairan Desa Pantai Makmur, Kecamatan Tarumajaya. Investigasi ini dijalankan sebagai respons atas jeritan para nelayan yang mata pencahariannya terancam akibat kondisi air yang memburuk.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Aria Dwi Nugraha, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menggunakan hak pengawasan legislatif untuk menindaklanjuti laporan tersebut. Menurutnya, pencemaran di pesisir Tarumajaya sudah pada tahap yang mengkhawatirkan karena berdampak langsung pada hilangnya penghasilan nelayan, terutama mereka yang menggantungkan hidup dari mencari kerang.
Laporan dari Komisi III DPRD menyebutkan bahwa meski ada beberapa titik pencemaran lain di pesisir Bekasi, kasus di Tarumajaya menjadi sorotan utama. Kondisi perairan yang berubah warna menjadi lebih gelap serta mengeluarkan bau menyengat diduga kuat disebabkan oleh pembuangan limbah industri yang tidak terkelola dengan baik.
Sebagai langkah konkret, DPRD berencana memanggil Dinas Lingkungan Hidup (LH) Kabupaten Bekasi untuk dimintai keterangan mengenai efektivitas pengawasan lingkungan selama ini. Selain itu, pihak swasta yang beroperasi di sekitar area tersebut juga akan diperiksa terkait dugaan pembuangan sisa produksi ke muara laut.
Aria mengakui bahwa penanganan masalah laut memiliki tantangan tersendiri karena kewenangan wilayah perairan berada di bawah otoritas pemerintah provinsi dan pusat. Namun, pihaknya tetap berkomitmen mengawasi ketat perusahaan di daratan yang diduga menyalurkan limbah ke laut. DPRD bersama dinas terkait akan melakukan penyisiran ke sejumlah titik pembuangan untuk mengidentifikasi sumber polutan.
Dampak dari pencemaran ini dirasakan sangat berat oleh warga setempat. Samsur, seorang nelayan berusia 58 tahun, menuturkan bahwa sejak Mei 2026, kondisi laut tidak lagi ramah bagi mereka. Penghasilan nelayan merosot tajam hingga 70 persen karena populasi kerang mati dan ikan menjauh ke tengah laut.
Sebelumnya, nelayan bisa membawa pulang sedikitnya 30 ember kerang setiap hari. Kini, untuk mendapatkan enam ember saja menjadi perjuangan yang luar biasa sulit. Akibatnya, banyak nelayan yang terpaksa beralih profesi menjadi pemulung atau buruh kasar demi menyambung hidup.
Nelayan lainnya, Sarman, berharap pemerintah segera mengambil tindakan tegas. Ia menekankan bahwa hilangnya sumber daya laut jauh lebih memukul ekonomi keluarga dibandingkan isu kenaikan harga bahan pokok. Para nelayan mendesak agar aktivitas industri yang merusak ekosistem pesisir segera dihentikan.
Sementara itu, Juru Bicara Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi, Dedi Kurniawan, mengimbau masyarakat untuk aktif melapor melalui kanal resmi SP4N-LAPOR!. Laporan warga akan dijadikan basis data dan bukti pendukung dalam proses investigasi serta penindakan terhadap pelaku pencemaran lingkungan.
