Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan target ambisius dalam melakukan perombakan besar-besaran terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pemerintah berencana merampingkan jumlah perusahaan pelat merah dari sekitar 1.000 menjadi hanya 250 entitas saja. Langkah strategis ini diambil untuk mendorong efisiensi serta transparansi dalam pengelolaan aset negara yang vital.
Kebijakan restrukturisasi ini disampaikan Presiden Prabowo saat menghadiri penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2026 di Jakarta, Minggu, 28 Juni 2026. Pemerintah menargetkan proses transformasi ini dapat diselesaikan secara optimal dalam kurun waktu dua tahun ke depan.
Dalam penjelasannya, Presiden menyoroti banyaknya BUMN yang dinilai tidak produktif dan hanya membebani keuangan negara. Selama ini, perusahaan yang tidak mencetak laba justru menyerap biaya operasional yang sangat besar untuk gaji jajaran direksi hingga komisaris. Kondisi tersebut dianggap sebagai bentuk pemborosan uang rakyat yang tidak sejalan dengan visi tata kelola perusahaan yang sehat.
Prabowo memberikan gambaran mengenai besarnya beban operasional dari ribuan BUMN yang ada saat ini. Menurutnya, terdapat ratusan jabatan direktur utama, direksi, dan komisaris yang harus dibiayai oleh negara. Jika perusahaan tersebut tidak menghasilkan keuntungan, maka keberadaannya justru menjadi beban bagi anggaran negara.
Pemerintah melalui Badan Pengelola (BP) BUMN saat ini telah memulai proses penertiban secara bertahap. Sejauh ini, sudah ada lebih dari 200 perusahaan yang ditutup. Langkah ini akan terus dilanjutkan hingga menyisakan 250 perusahaan yang dianggap lebih strategis dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Terkait pelaksanaan kebijakan tersebut, Kepala BP BUMN Dony Oskaria telah menerima instruksi langsung dari Presiden untuk menuntaskan perampingan ini. Fokus utama pemerintah adalah membangun struktur organisasi yang lebih ramping, efisien, dan fokus pada profitabilitas.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo juga merespons usulan akademisi mengenai alokasi laba BUMN untuk sektor riset dan inovasi. Presiden menyambut baik ide tersebut, namun ia menegaskan bahwa kesehatan finansial perusahaan adalah syarat mutlak. Ia mengapresiasi kinerja positif BUMN di bawah pengelolaan Danantara yang mulai menunjukkan perolehan laba selama setahun terakhir.
Dengan perampingan ini, pemerintah berharap BUMN ke depan dapat beroperasi dengan lebih transparan dan berkelanjutan. Penataan ini menjadi prioritas kabinet saat ini guna memastikan seluruh aset negara dikelola secara profesional dan memberikan dampak maksimal bagi kemajuan bangsa.
