Ibu kota India, Delhi, kini mengambil langkah drastis untuk memerangi krisis polusi udara yang terus memburuk setiap musim dingin. Pemerintah setempat resmi mewajibkan separuh pegawai di kantor pemerintah maupun swasta untuk menerapkan sistem kerja dari rumah atau work from home (WFH).
Kebijakan tegas ini diumumkan pada Rabu, 1 Juli 2026. Aturan tersebut menandai pergeseran strategi besar-besaran dalam penanganan kualitas udara di wilayah tersebut.
Berbeda dengan kebijakan sebelumnya yang hanya berlaku saat tingkat polusi berada di level berbahaya, aturan terbaru ini bersifat permanen. Seluruh ketentuan akan berjalan otomatis setiap tahun mulai 1 November hingga 28 Februari.
Pemerintah tidak lagi mendasarkan aturan ini pada fluktuasi Indeks Kualitas Udara atau Air Quality Index (AQI). Keputusan ini diambil setelah data menunjukkan penurunan kualitas udara yang signifikan di Delhi selama tiga tahun terakhir.
Pada periode 1 November hingga 15 Februari, rata-rata AQI di Delhi tercatat berada di kisaran 312 hingga 342. Angka tersebut jauh melampaui kategori sehat yang berada di rentang 0 hingga 50.
Dalam implementasi barunya, seluruh sektor kantor wajib menerapkan sistem hibrida sejak 1 November hingga 31 Januari. Sebanyak 50 persen pegawai harus tetap bekerja dari kantor, sementara 50 persen sisanya wajib bekerja dari rumah.
Langkah ini diharapkan mampu menekan kepadatan lalu lintas yang menjadi penyumbang polusi utama di ibu kota. Selain WFH, pemerintah akan menggandakan tarif parkir kendaraan pribadi sebagai disinsentif bagi warga.
Pengaturan jam kerja di kantor-kantor pemerintahan juga akan diubah untuk mencegah penumpukan volume kendaraan pada jam sibuk. Aktivitas konstruksi sipil di ruang terbuka turut dilarang total selama periode pembatasan tersebut.
Pengecualian hanya diberikan bagi proyek infrastruktur publik yang dikategorikan sangat penting. Larangan ini bertujuan untuk meminimalisir emisi debu yang kerap meningkat drastis di musim dingin.
Pemerintah Delhi menegaskan bahwa pelanggaran terhadap aturan ini akan ditindak tegas. Sanksi yang menanti mencakup proses penuntutan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Di sisi lain, otoritas setempat terus mendorong transisi ke kendaraan listrik. Sebagai insentif, pemilik mobil tua yang bersedia menukar kendaraannya dengan mobil listrik akan mendapatkan bantuan tunai lebih dari 1.000 dolar AS atau sekitar Rp17,9 juta.
Langkah komprehensif ini diharapkan menjadi solusi jangka panjang untuk menekan emisi kendaraan bermotor. Pemerintah berharap upaya tersebut dapat memulihkan kualitas udara di Delhi agar lebih layak bagi masyarakat.
