Kejaksaan Agung RI secara resmi mengusut dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan sepeda motor listrik di lingkungan Badan Gizi Nasional. Kasus ini kini ditangani melalui mekanisme peradilan koneksitas setelah ditemukan keterlibatan oknum TNI aktif berpangkat Kolonel berinisial BU.
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Syarief Sulaeman Nahdi, menjelaskan bahwa Kolonel BU memegang peran krusial dalam program tersebut. Oknum tersebut menjabat sebagai Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran Badan Gizi Nasional sekaligus bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.
Syarief memaparkan bahwa pengembangan penyidikan mengungkap adanya intervensi dalam proses pengadaan barang dan jasa. Kolonel BU diduga memanfaatkan kewenangannya sebagai PPK untuk mengarahkan pemilihan vendor tertentu serta melakukan penggelembungan anggaran atau mark-up harga.
Karena posisi tersangka sebagai anggota TNI aktif, pihak Kejaksaan Agung tidak memiliki kewenangan untuk melakukan proses hukum secara mandiri melalui peradilan umum. Oleh sebab itu, berkas perkara tersebut dialihkan ke Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer guna diproses secara koneksitas.
Syarief menegaskan bahwa pihaknya tidak bisa menetapkan status tersangka kepada personel militer aktif. Proses penegakan hukum harus melibatkan institusi militer agar sesuai dengan koridor peradilan yang berlaku bagi anggota TNI.
Menanggapi pelimpahan perkara tersebut, Direktur Penindakan pada Jampidmil, Brigadir Jenderal Andi Suci Agustiansyah, menyatakan kesiapan instansinya untuk menuntaskan kasus ini. Pihaknya akan berkoordinasi intensif dengan penyidik Pidsus agar proses hukum berjalan lancar.
Meski sebelumnya Kolonel BU sudah pernah diperiksa oleh tim penyidik Pidsus, Jampidmil akan melakukan pemanggilan ulang. Langkah ini diperlukan untuk melengkapi berkas formal pemeriksaan militer yang melibatkan Polisi Militer serta Auditor Militer.
Andi Suci Agustiansyah menekankan bahwa pemeriksaan ulang tersebut merupakan prosedur wajib dalam mekanisme koneksitas. Keterlibatan auditor dan polisi militer menjadi krusial untuk memastikan seluruh bukti memenuhi standar hukum di lingkungan militer.
Kasus korupsi yang menyeret oknum pejabat BGN ini menjadi perhatian serius publik, mengingat proyek tersebut berkaitan langsung dengan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis. Saat ini, penyidik telah melakukan penahanan terhadap sejumlah pihak penyedia barang yang terlibat dalam proyek pengadaan motor listrik tersebut. Pihak kejaksaan berkomitmen untuk mengusut tuntas siapa saja yang bertanggung jawab atas kerugian negara dalam proyek strategis nasional ini.
