CEO OpenAI, Sam Altman, dilaporkan tengah melakukan pembicaraan intensif dengan pemerintah Amerika Serikat terkait masa depan industri kecerdasan buatan. Langkah ini diambil Altman sebagai upaya strategis untuk meminimalisir hambatan politik yang belakangan mulai menghambat inovasi di sektor teknologi.
Berdasarkan laporan Financial Times, Altman melontarkan ide agar perusahaan-perusahaan raksasa AI menyerahkan lima persen saham mereka kepada pemerintah AS. Melalui skema ini, keuntungan dari ledakan industri AI diharapkan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
Usulan tersebut tidak hanya menyasar OpenAI sebagai entitas tunggal. Altman berpendapat bahwa perusahaan besar lainnya seperti Google, Anthropic, xAI, hingga Meta juga harus memberikan porsi kepemilikan serupa kepada negara.
Langkah ini mencuat di tengah ketatnya pengawasan pemerintah terhadap pengembangan model AI. Sebelumnya, Anthropic sempat dipaksa memblokir akses ke model keamanan siber mereka, yakni Mythos dan Fable, atas perintah pemerintahan Trump. Meski kini akses telah dipulihkan, kejadian tersebut menjadi sinyal bagi para pelaku industri untuk lebih proaktif dalam menjalin hubungan dengan regulator.
OpenAI sendiri mengalami tantangan serupa. Mereka harus meluncurkan versi terbatas dari model GPT-5.6 kepada mitra yang disetujui pemerintah sebelum dapat merilisnya secara luas.
Sejak Juni lalu, Presiden Trump telah menandatangani perintah eksekutif yang mewajibkan perusahaan AI menyerahkan model terkuat mereka untuk ditinjau oleh pemerintah dalam kurun waktu 30 hari sebelum dirilis. Namun, tekanan dari berbagai pihak, termasuk PBB, mendesak adanya regulasi yang jauh lebih ketat terhadap perkembangan AI yang sangat pesat.
Konsep memberikan kepemilikan kepada negara ini sebenarnya bukan hal baru. Sebelumnya, pemerintah AS di bawah kepemimpinan Trump mengambil 10 persen saham di perusahaan chip Intel. Trump bahkan sempat membanggakan bahwa nilai investasi Amerika di Intel telah melonjak hingga lebih dari 60 miliar dolar AS dari nilai awal 8,9 miliar dolar AS pada tahun 2025.
Altman dan jajaran eksekutif OpenAI mempertimbangkan agar ekuitas lima persen tersebut dialokasikan ke dana abadi negara atau sovereign funds, seperti Alaska Permanent Fund. Dana tersebut nantinya dapat digunakan untuk memberikan dividen bagi pemerintah negara bagian serta penduduk setempat.
Hingga saat ini, diskusi antara OpenAI dan pihak pemerintah masih berada pada tahap yang sangat awal. Para pengamat mencatat bahwa realisasi dari proposal ini tidaklah mudah karena memerlukan persetujuan resmi dari Kongres Amerika Serikat. Meski menuai pro dan kontra, upaya Altman ini mencerminkan betapa krusialnya posisi industri AI dalam peta ekonomi dan politik global saat ini.
