Kementerian Koperasi memastikan durasi pelatihan manajerial bagi peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia tetap berlangsung selama 15 hari. Kepastian ini sekaligus mengklarifikasi pernyataan sebelumnya mengenai rencana perpanjangan masa pelatihan menjadi satu bulan.
Deputi Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Siang Kemenkop, Destry Anna Sari, memberikan penjelasan resmi terkait polemik durasi tersebut. Ia menegaskan bahwa pihak Kementerian Pertahanan telah meralat pernyataan yang sempat disampaikan oleh Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto.
Materi pengelolaan koperasi akan diberikan selama dua pekan terakhir setelah peserta menuntaskan pendidikan bela negara. Sebelumnya, rangkaian ini direncanakan sebagai latihan dasar militer, namun kini telah diubah secara substansial.
Destry menjelaskan bahwa materi manajerial tersebut akan diberikan secara paralel bagi calon pengelola Koperasi Desa Merah Putih. Selain itu, pelatihan serupa untuk program Kampung Nelayan Merah Putih akan difasilitasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Program pendidikan dan pelatihan SPPI merupakan tahap krusial sebelum peserta resmi ditetapkan sebagai manajer koperasi. Sebanyak 35.476 peserta kini tengah mengikuti pelatihan di berbagai satuan pendidikan TNI yang tersebar di tanah air.
Rencana awal pelatihan sebenarnya berlangsung selama 45 hari dengan komposisi 30 hari latihan militer dan 15 hari manajerial. Namun, kurikulum diubah menyusul insiden meninggalnya lima peserta dalam rangkaian kegiatan pelatihan tersebut.
Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto sebelumnya menyebut bahwa durasi bela negara akan dipersingkat menjadi dua pekan saja. Sisa waktu yang ada sempat diwacanakan untuk dialokasikan sepenuhnya ke dalam pelatihan manajerial bagi para peserta.
Namun, Kemenkop tetap berpegang pada rencana awal terkait porsi materi manajerial yang diberikan kepada para calon manajer tersebut. Fokus utama pendidikan kini telah digeser sepenuhnya dari latihan militer menuju pendidikan bela negara yang lebih relevan.
Perubahan kurikulum ini merupakan hasil evaluasi pasca rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Senayan. Pemerintah berkomitmen memastikan seluruh tahapan persiapan manajer koperasi berjalan sesuai standar kompetensi yang telah ditetapkan sebelumnya.
Saat ini, seluruh peserta SPPI masih melanjutkan rangkaian pendidikan di bawah pengawasan ketat kementerian terkait. Pemerintah berharap pelatihan ini mampu mencetak manajer koperasi yang handal untuk menggerakkan ekonomi di tingkat desa dan pesisir.
