Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai meminta Panglima TNI segera mengendalikan prajurit di Papua.
Permintaan ini menyusul laporan tewasnya warga sipil dalam kontak senjata di Kabupaten Intan Jaya.
Pigai menegaskan aparat harus mengedepankan perlindungan warga sipil dan bertindak profesional saat bertugas di lapangan.
Pernyataan tersebut disampaikan Pigai pada Kamis, 2 Juli 2026, merespons informasi dari Bupati Intan Jaya.
Bupati Aner Maisini melaporkan penemuan jenazah warga sipil yang diduga menjadi korban tembakan prajurit.
Peristiwa nahas itu terjadi saat kontak senjata antara TNI dengan milisi TPNPB-OPM pada Rabu, 1 Juli.
"Tidak boleh lagi ada warga sipil dan pendeta di Intan Jaya yang menjadi korban," tegas Pigai.
Ia meminta Panglima TNI serta Kapolri memastikan setiap personel di Papua mematuhi prinsip hak asasi manusia.
Kementerian HAM kini terus memantau situasi dan berkoordinasi untuk memastikan penanganan hukum yang transparan.
Staf Dewan Gereja Papua, Eneko Bahabol, mengungkapkan korban tewas bernama Oto Sani Tigau di Kampung Mamba.
Eneko menyebut Bupati Intan Jaya sempat menangis saat melihat kondisi korban di perbukitan.
Jenazah ditemukan tergeletak di area rumput tak jauh dari lokasi kontak senjata yang pecah sebelumnya.
Sementara itu, juru bicara TPNPB Sebby Sambom membantah klaim TNI soal tewasnya anggota milisi mereka.
Sebby menegaskan korban yang jatuh adalah warga sipil, bukan bagian dari kelompok milisi bersenjata.
Ia menuduh pihak aparat mencoba menutupi pelanggaran hukum humaniter di tengah konflik yang terus berlanjut.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Mayjen Muhammad Nas belum memberikan respons.
Permintaan klarifikasi yang diajukan wartawan terkait insiden di Intan Jaya belum mendapat tanggapan resmi.
Pigai menekankan pentingnya sinergi antara aparat keamanan, pemerintah daerah, tokoh agama, dan masyarakat setempat.
Langkah kolaboratif dinilai krusial untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif di tanah Papua.
Kementerian HAM berkomitmen memastikan setiap dugaan pelanggaran prosedur mendapat atensi hukum yang sesuai ketentuan.
Pemerintah terus berupaya meminimalisir dampak konflik bersenjata terhadap penduduk lokal di wilayah rawan.
Diharapkan pendekatan humanis dapat segera diimplementasikan guna mencegah jatuhnya korban jiwa lebih banyak lagi.
