Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Ariotedjo, memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, pada Selasa (30/6/2026). Kehadiran Dito kali ini berkaitan dengan statusnya sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi penambahan kuota haji di Kementerian Agama untuk periode tahun 2023-2024.
Dito tiba di lokasi pemeriksaan sekitar pukul 10.00 WIB. Setelah menjalani proses interogasi selama kurang lebih empat jam, ia terlihat keluar dari ruang penyidik pada pukul 14.08 WIB. Pemeriksaan ini merupakan langkah lanjutan bagi penyidik untuk mengonfirmasi detail peristiwa yang terjadi saat proses penambahan kuota haji berlangsung, terutama yang melibatkan interaksi antara pejabat pemerintah dan pihak swasta.
Dalam keterangannya kepada awak media usai pemeriksaan, Dito menjelaskan bahwa penyidik menggali informasi mendalam mengenai perannya saat berada di Arab Saudi. Ia membenarkan pernah mengikuti rombongan pemerintah Indonesia dalam pertemuan yang juga dihadiri oleh pihak Kerajaan Arab Saudi, termasuk momen pertemuan dengan MBS. Dito menyebut keterlibatannya dalam pertemuan tersebut juga dipengaruhi oleh posisi mertuanya yang memiliki keterkaitan dengan asosiasi perjalanan haji.
Pemeriksaan hari ini diakui Dito sebagai tindak lanjut atas pengembangan penyidikan terhadap sprindik baru. Ia menegaskan bahwa kehadirannya bertujuan memberikan keterangan tambahan yang dibutuhkan penyidik untuk melengkapi kronologi perkara. Dito menyebutkan bahwa fokus utama pendalaman adalah terkait alur komunikasi dan komitmen penambahan kuota jemaah yang kini tengah diusut oleh lembaga antirasuah.
Sebelumnya, Dito Ariotedjo juga pernah diperiksa oleh KPK terkait sprindik yang menyasar tersangka pertama dalam kasus ini, yakni mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Selain nama tersebut, KPK juga telah menetapkan Ishfah Abidal Azis, Ismail Adham dari PT Makassar Toraja, serta Asrul Azis Taba dari Asosiasi Kesthuri sebagai tersangka. Pengembangan perkara ini terus dilakukan untuk mengungkap jaringan yang lebih luas di balik praktik korupsi kuota haji yang merugikan kepentingan jemaah.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa kesaksian Dito Ariotedjo dianggap krusial karena ia berada di lokasi saat perundingan krusial berlangsung. Menurut Budi, keterangan mantan Menpora ini membantu penyidik dalam memetakan peran masing-masing pihak, baik dari kalangan pejabat negara maupun pengusaha swasta yang diduga bermain dalam penentuan kuota haji tersebut. Penyidik KPK masih terus mendalami rangkaian bukti yang terkumpul untuk memperkuat berkas perkara.
Selain agenda hukum yang menyita perhatian, penampilan fisik Dito Ariotedjo saat menyambangi gedung KPK juga tak luput dari sorotan publik. Ia tampak jauh lebih bugar dan langsing dibandingkan saat masih menjabat sebagai menteri. Dito mengaku telah berhasil menurunkan berat badan hingga 40 kilogram melalui gaya hidup disiplin yang ia terapkan sejak purnatugas.
Ia mengungkapkan bahwa keberhasilan menurunkan berat badan tersebut merupakan hasil dari pengaturan pola makan yang ketat. Dito membatasi asupan kalori harian antara 800 hingga 1.000 kalori serta rutin melakukan aktivitas fisik. Salah satu rutinitas yang dijalankannya adalah olahraga kebugaran intensitas tinggi atau Hyrox, yang ia selesaikan dengan catatan waktu di bawah dua jam.
Perubahan gaya hidup ini, menurut Dito, dilakukan sebagai upaya untuk mengembalikan berat badan ideal setelah sempat mengalami kenaikan signifikan sebanyak 50 kilogram pada periode 2020 hingga 2023. Ia mengaku kini lebih fokus menjaga kesehatan dengan meminimalisir camilan dan menjaga konsistensi latihan otot fungsional setiap hari. Meski telah berhasil memangkas 40 kilogram, Dito menargetkan penurunan tambahan sebanyak 10 kilogram lagi untuk mencapai kondisi fisik yang benar-benar optimal.
Kembali ke substansi perkara, KPK menegaskan bahwa rangkaian penyidikan kasus korupsi kuota haji ini masih jauh dari kata selesai. Keterangan dari berbagai saksi, termasuk Dito Ariotedjo, akan dikompilasi untuk memperjelas modus operandi yang digunakan para tersangka. Pihak lembaga antirasuah berkomitmen untuk menuntaskan perkara ini hingga ke akar-akarnya, mengingat dampaknya yang bersinggungan langsung dengan hak masyarakat untuk menunaikan ibadah haji.
Hingga saat ini, belum ada informasi mengenai jadwal pemeriksaan lanjutan bagi saksi-saksi lainnya. Namun, KPK memastikan akan terus melakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak yang dianggap mengetahui atau terlibat dalam alur penambahan kuota jemaah. Publik diharapkan untuk terus memantau perkembangan proses hukum yang sedang berjalan di bawah pengawasan ketat para penyidik KPK.
Kasus ini menjadi salah satu prioritas bagi KPK di tahun 2026 dalam memberantas praktik korupsi di lingkungan kementerian. Sinergi antara keterangan saksi dan alat bukti yang telah disita diharapkan dapat menjadi kunci dalam mengungkap kebenaran di balik dugaan penyimpangan kuota haji yang sempat memicu polemik luas di masyarakat tersebut. Perkembangan mengenai status para tersangka dan potensi adanya tersangka baru akan disampaikan KPK secara berkala kepada publik.
