Krisis tenaga pendidik di Indonesia kembali menjadi sorotan tajam di Senayan. Wakil Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Lalu Hadrian Irfani, mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret guna menutupi kekurangan formasi guru yang angkanya mencapai 561 ribu orang di seluruh Tanah Air.
Lalu menekankan bahwa pemenuhan kebutuhan guru harus menjadi agenda prioritas nasional demi menjaga kualitas pendidikan. Ia menargetkan setidaknya separuh dari total kekurangan tersebut, atau sekitar 250 ribu formasi, sudah dapat dibuka proses rekrutmennya paling lambat pada tahun 2026 mendatang.
Pernyataan ini disampaikan Lalu saat ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 30 Juni 2026. Menurutnya, angka kekurangan yang mencapai lebih dari setengah juta tersebut bukan masalah sepele, melainkan urgensi yang berdampak langsung pada kualitas kegiatan belajar-mengajar di ruang kelas.
Dalam pembahasannya bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, Komisi X DPR telah memetakan berbagai solusi strategis untuk mengatasi defisit tenaga pengajar. Salah satu usulan utama yang didorong oleh parlemen adalah memprioritaskan lulusan baru sarjana pendidikan atau fresh graduate untuk mengisi posisi guru melalui jalur seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
Lalu meyakini bahwa keterlibatan lulusan baru akan memberikan energi baru bagi sistem pendidikan nasional. Dengan adanya mekanisme tes yang transparan dan terukur, diharapkan tenaga pendidik yang terjaring memiliki kompetensi yang sesuai dengan tuntutan kurikulum modern serta mampu beradaptasi dengan dinamika teknologi di dunia pendidikan saat ini.
Selain fokus pada rekrutmen CPNS, Komisi X juga menyoroti nasib ribuan tenaga pengajar yang saat ini masih berstatus paruh waktu. Mereka mendorong pemerintah agar segera melakukan konversi status para guru tersebut menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu sebagai bentuk apresiasi dan kepastian karier.
Upaya ini dipandang krusial untuk memperbaiki stabilitas ekonomi serta kesejahteraan para guru honorer yang selama ini mengabdi dengan keterbatasan. Dengan status kepegawaian yang lebih jelas, diharapkan fokus para guru dapat sepenuhnya tercurah pada peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah.
Terkait dengan kekhawatiran mengenai ketersediaan anggaran, Lalu memberikan penegasan bahwa postur fiskal pendidikan tahun ini sebenarnya sangat mencukupi untuk membiayai pengangkatan guru baru maupun proses seleksi CPNS. Menurut politikus dari Partai Kebangkitan Bangsa ini, tidak ada alasan teknis yang menghambat langkah tersebut karena dana sudah tersedia dalam alokasi anggaran sektor pendidikan.
Ia bahkan memastikan bahwa program-program prioritas pemerintah lainnya tidak akan terganggu oleh kebijakan rekrutmen guru dalam jumlah besar ini. Baginya, langkah ini hanya tinggal menunggu niat baik dan ketegasan pemerintah untuk mengeksekusi kebijakan yang sudah direncanakan.
Isu kekurangan guru memang bukan sekadar masalah administratif atau angka statistik di atas kertas. Lebih jauh, hal ini menyangkut distribusi tenaga pendidik yang merata hingga ke pelosok daerah. Selama ini, banyak sekolah di daerah terpencil mengalami kendala operasional yang serius karena jumlah guru yang jauh dari rasio ideal siswa di kelas.
Lalu juga secara khusus meminta Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan atensi penuh pada pembenahan sektor pendidikan. Ia menekankan bahwa perbaikan sistem pendidikan tidak boleh hanya terpaku pada pembangunan fisik sekolah, gedung, atau penyediaan infrastruktur semata.
Meskipun pembangunan sarana prasarana sekolah adalah langkah yang bagus dan perlu diapresiasi, namun efektivitas pendidikan akan tetap terhambat jika tidak dibarengi dengan ketersediaan serta peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik. Guru adalah pilar utama dalam mencetak sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga kesejahteraan dan kepastian status mereka menjadi kunci utama dalam transformasi pendidikan.
Ke depan, koordinasi antara Komisi X DPR dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah diharapkan akan semakin intensif untuk memastikan roadmap pemenuhan guru ini berjalan sesuai target. Tekanan dari parlemen ini diharapkan menjadi pemantik bagi pemerintah untuk segera merealisasikan kebijakan rekrutmen secara masif pada tahun 2026.
Dunia pendidikan Indonesia kini menanti langkah nyata dari pemerintah pusat. Apakah target pemenuhan 250 ribu formasi guru akan terealisasi sesuai harapan, atau justru masih akan terkendala oleh berbagai birokrasi, kini sepenuhnya bergantung pada kebijakan dan prioritas anggaran yang ditetapkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Pentingnya peran guru dalam mencerdaskan kehidupan bangsa menjadi landasan utama mengapa desakan ini terus disuarakan oleh para legislator. Dengan adanya sinergi antara kebijakan fiskal yang sehat dan niat politik yang kuat, diharapkan persoalan kekurangan guru yang menahun ini dapat segera diatasi demi masa depan pendidikan Indonesia yang lebih baik dan merata.
