Kementerian Pertanian (Kementan) mulai tancap gas dalam merancang langkah-langkah mitigasi strategis guna menghadapi potensi dampak fenomena iklim El Nino pada musim kemarau 2026. Meski sejumlah wilayah di Indonesia telah mulai merasakan dampak kekeringan, pemerintah menegaskan bahwa situasi ketahanan pangan nasional saat ini masih berada dalam koridor yang terkendali jika dibandingkan dengan periode-periode El Nino sebelumnya yang lebih ekstrem.
Sekretaris Jenderal Kementan, Suwandi, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPR RI di Jakarta, Rabu (1/7/2026), menekankan pentingnya belajar dari catatan historis. Ia merujuk pada data tahun 2015, di mana dampak El Nino kala itu menyebabkan luas lahan pertanian yang mengalami puso mencapai 217 ribu hektare atau setara dengan 1,5 persen dari total luas panen nasional. Angka tersebut jauh melampaui catatan pada 2023 yang mencatatkan puso seluas 49 ribu hektare atau 0,4 persen dari luas panen.
Menurut Suwandi, kondisi per hari ini menunjukkan perkembangan yang masih dapat diantisipasi dengan baik. Hingga awal Juli 2026, luas lahan pertanian yang terdampak kekeringan baru mencapai 12 ribu hektare. Pemerintah optimistis bahwa dengan kesiapsiagaan yang lebih matang, dampak negatif terhadap sektor pertanian dapat diminimalisir secara signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Langkah mitigasi yang disusun oleh Kementan tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan berbasis pada data ilmiah yang komprehensif. Pihaknya mengintegrasikan prakiraan iklim dari berbagai lembaga internasional, termasuk National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) serta International Research Institute for Climate and Society (IRI). Data global ini menjadi acuan utama bagi Kementan dalam menyusun peta jalan antisipasi iklim hingga Maret 2027 mendatang.
Berdasarkan proyeksi yang ditampilkan, kondisi iklim global diprediksi masih berada dalam fase El Nino dengan intensitas lemah hingga sedang. Hal inilah yang mendorong pemerintah untuk memperkuat langkah mitigasi sedini mungkin agar potensi ancaman tidak berkembang menjadi krisis produksi yang lebih luas.
Merujuk pada data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), musim kemarau 2026 telah dimulai sejak April di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT). Pola pergerakan musim ini diprediksi akan terus meluas ke berbagai daerah di Indonesia, dengan puncak kekeringan diperkirakan terjadi pada bulan Agustus. Wilayah yang menjadi fokus perhatian meliputi Sumatra, Jawa, sebagian Bali, NTT, serta sebagian besar wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.
Dalam pemaparannya, Suwandi merinci bahwa awal musim kemarau tahun ini telah menyentuh sekitar 198 Zona Musim (ZOM) atau mencakup 31,6 persen wilayah Indonesia pada bulan Juni, dan terus meluas ke 66 ZOM lainnya pada bulan Juli. Dinamika iklim ini secara langsung menuntut perhatian khusus karena subsektor tanaman pangan sangat bergantung pada ketersediaan air yang memadai.
Risiko yang membayangi sektor pertanian akibat El Nino meliputi potensi penurunan luas tanam, ancaman kegagalan panen, hingga risiko meningkatnya populasi organisme pengganggu tanaman (OPT). Namun, Suwandi memastikan bahwa risiko lain yang kerap menyertai fenomena kemarau ekstrem, seperti kebakaran lahan dan kabut asap, saat ini terpantau belum memberikan dampak signifikan bagi sektor pertanian.
Untuk menghadapi tantangan tersebut, Kementan menerapkan tiga pilar strategi utama yang meliputi antisipasi sebelum kemarau, adaptasi saat kemarau berlangsung, serta mitigasi pasca-kejadian. Strategi antisipasi dilakukan melalui pemetaan daerah rawan kekeringan, penyediaan sarana produksi yang memadai, serta penguatan infrastruktur air di tingkat petani.
Pada tahap adaptasi, pemerintah mendorong penerapan teknologi budidaya yang lebih efisien. Salah satunya adalah metode budidaya padi sistem macak-macak atau sistem irigasi yang disesuaikan dengan ketersediaan air yang terbatas, khususnya di wilayah Jawa. Selain itu, penggunaan varietas padi yang memiliki ketahanan terhadap kondisi kering juga terus disosialisasikan kepada para petani.
Tidak hanya di tingkat teknis, Menteri Pertanian Amran Sulaiman juga telah mengambil langkah administratif dengan mengirimkan surat edaran kepada seluruh kepala daerah sejak 9 Maret 2026. Surat tersebut menginstruksikan penguatan kesiapsiagaan di daerah, termasuk mengaktifkan kembali brigade kekeringan yang akan bekerja secara sigap di wilayah-wilayah yang menjadi langganan krisis air.
Sebagai bentuk dukungan nyata, Kementan juga melakukan optimalisasi pengelolaan air melalui rehabilitasi jaringan irigasi, pembangunan embung, sumur dangkal, hingga pemasangan pompa air di daerah-daerah strategis. Kementan bahkan telah berkoordinasi dengan BMKG untuk menyiapkan opsi modifikasi cuaca atau hujan buatan di wilayah-wilayah yang diprediksi mengalami kekeringan parah.
Kesiapan alat dan mesin pertanian (alsintan) juga menjadi fokus utama pemerintah. Pada tahun 2026, jumlah alsintan prapanen disiapkan sebanyak 94.767 unit, angka yang meningkat pesat dibandingkan tahun 2025 yang berjumlah 69.460 unit. Peralatan ini mencakup traktor roda dua dan empat, traktor crawler, pompa air, hingga alat penanam padi otomatis atau rice transplanter.
Instruksi tegas telah diberikan oleh Menteri Pertanian agar seluruh pompa air segera dipasang dan dioperasikan sebelum puncak kemarau pada Juli hingga Agustus. Selain itu, pemerintah mengalokasikan anggaran besar untuk pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur air, termasuk 17.400 unit irigasi perpompaan, 3.500 unit irigasi perpipaan, serta penyediaan 57.300 unit pompa air yang siap didistribusikan ke berbagai daerah rawan kekeringan.
Langkah-langkah terstruktur ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan pangan nasional di tengah tantangan perubahan iklim. Dengan koordinasi lintas kementerian yang terus diperkuat serta pemanfaatan teknologi yang tepat guna, pemerintah berharap sektor pertanian Indonesia dapat tetap tangguh dan mampu melewati fase El Nino 2026 dengan dampak yang seminimal mungkin.
