Suasana di ruang kelas Pusat Pendidikan Kesehatan (Pusdikkes) Puskesad, Jakarta Timur, pada Selasa (30/6/2026) tampak tidak seperti pelatihan manajerial pada umumnya. Alih-alih memanggil nama depan, instruktur atau guru militer (gumil) yang memandu jalannya teori peraturan baris-berbaris justru merujuk pada deretan angka saat berinteraksi dengan peserta. Para peserta yang merupakan calon manajer Koperasi Desa dan Kampung Nelayan Merah Putih harus merespons panggilan berupa nomor peserta masing-masing setiap kali instruksi atau pertanyaan dilontarkan.
Di tengah riuhnya suasana pelatihan, para gumil tampak sangat jeli mengamati pergerakan individu. Sembari memberikan komando perubahan posisi, instruktur terlihat mencatat nomor peserta tersebut ke dalam buku pegangan mereka. Deretan angka ini bukan sekadar alat pemanggil, melainkan instrumen penilaian normatif terkait keaktifan peserta selama mengikuti sesi pendidikan dan pelatihan (diklat) Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI).
Komandan Pusdikkes Puskesad, Kolonel Shohibul Hilmi, menjelaskan bahwa penggunaan angka tersebut bukanlah upaya untuk meniadakan identitas personal atau dehumanisasi. Sebaliknya, metode ini diterapkan murni demi efisiensi komunikasi mengingat jumlah peserta yang cukup besar, yakni mencapai 229 orang. Menurutnya, mustahil bagi pengajar untuk menghafal dan menyebut nama satu per satu dalam durasi pertemuan yang terbatas di kelas.
Hilmi menambahkan bahwa tenaga pengajar atau gumil di Pusdikkes memiliki keterbatasan waktu interaksi karena mereka hanya hadir saat jadwal mengajar tiba. Hal ini berbeda dengan perwira atau bintara pendamping dari Satuan Siswa yang melekat selama 24 jam dan memahami profil individu tiap peserta. Oleh karena itu, penggunaan nomor dianggap sebagai mekanisme paling efektif untuk menjaga alur koordinasi selama kegiatan berlangsung.
Terkait sistem penilaian, Kolonel Hilmi menegaskan bahwa angka tersebut menjadi indikator untuk mengukur partisipasi siswa. Peserta yang aktif dalam menerima materi akan mendapatkan penghargaan berupa sertifikat. Ia memastikan bahwa program pelatihan ini tidak menerapkan sistem pemeringkatan yang membebani, apalagi ujian akhir yang mencekam, sehingga para calon manajer koperasi dapat fokus menyerap ilmu yang diberikan.
Meski di ruang kelas mereka disapa dengan angka, suasana pelatihan di Pusdikkes terpantau cukup cair dan jauh dari kesan militeristik yang kaku. Pendekatan yang digunakan dalam pelatihan bagi calon manajer Koperasi Desa Merah Putih ini lebih menitikberatkan pada pembentukan kedisiplinan dan kekompakan tim. Penyeragaman identitas melalui angka dan seragam pun tidak dianggap sebagai beban kultural oleh para peserta.
Tiara Novela, salah satu peserta asal Kabupaten Bengkalis, Riau, mengakui bahwa awalnya ia sempat khawatir pelatihan ini akan memberikan tekanan fisik yang berat layaknya pendidikan militer murni. Namun, ketakutan tersebut perlahan luntur saat ia mulai menjalaninya. Ia justru merasa diperhatikan, terutama karena kondisi kesehatan bawaannya yang mendapatkan perhatian khusus dari instruktur.
Senada dengan Tiara, Yuliza Hasni Estevania, peserta asal Dumai, Riau, menuturkan bahwa para gumil selalu berhasil mengaitkan materi militer dengan kesiapan manajerial di dunia kerja. Baginya, kedisiplinan dalam bertutur kata, bersikap, dan berpakaian adalah bekal berharga bagi seorang manajer untuk memimpin rekan kerja di masa depan. Perlakuan manusiawi juga dirasakan Yuliza saat ia mendapatkan keringanan tidak mengenakan sepatu lars karena masalah kesehatan pada kuku kakinya.
Kepedulian institusi militer ini juga terlihat pada perlakuan khusus bagi peserta yang tengah mengandung, seperti Wahyuni Fitri dan Berlianti Hasibuan. Alih-alih dipulangkan, kedua ibu hamil tersebut tetap diizinkan mengikuti pendidikan dengan pengawasan dari personel medis berkualifikasi bidan. Mereka mendapatkan dispensasi untuk hanya menyaksikan jalannya latihan dari pinggir lapangan, memastikan kesehatan ibu dan calon bayi tetap terjaga selama program berlangsung.
Namun, di balik klaim pendekatan yang humanis dan disiplin, program ini tidak lepas dari sorotan tajam pegiat hak asasi manusia. Direktur Eksekutif Imparsial, Ardi Manto Adiputra, melayangkan kritik keras terhadap konsep pendidikan beraroma militer bagi warga sipil. Ia menilai bahwa penerapan sistem pendidikan militer untuk mencetak manajer koperasi sangat tidak relevan dan berpotensi mematikan budaya inovasi yang dibutuhkan dalam pengelolaan koperasi.
Menurut Ardi, pelibatan instrumen militer justru berisiko mengikis kemampuan berpikir kritis peserta. Ekosistem koperasi sejatinya menuntut iklim kepemimpinan yang partisipatif, ruang dialog, dan kreativitas tinggi. Hal ini, kata Ardi, sangat bertolak belakang dengan doktrin militer yang lebih mengedepankan kepatuhan, hierarki, dan komando satu arah.
Nilai-nilai dominan dalam lingkungan militer seperti kepatuhan buta dapat mengikis nilai-nilai sipil yang seharusnya dipupuk, yakni kemampuan berpikir kritis, kebebasan berpendapat, dan kreativitas dalam pemecahan masalah. Imparsial menilai pendekatan militeristik cenderung koersif, yang mana dinilai kurang tepat untuk melatih pengelola koperasi yang seharusnya mengedepankan pendekatan berbasis komunitas dan dialog.
Lebih jauh, Ardi menyoroti bahwa program ini memiliki cacat konsep sejak awal. Terlebih lagi, ia mengingatkan adanya insiden jatuhnya korban jiwa pada awal pelaksanaan latihan dasar militer sebelumnya. Kritik ini menjadi pengingat bagi penyelenggara untuk mengevaluasi kembali efektivitas dan relevansi metode pelatihan militer bagi masyarakat sipil yang disiapkan untuk sektor ekonomi.
Hingga saat ini, perdebatan mengenai relevansi pelatihan militer bagi calon manajer koperasi masih terus bergulir. Di satu sisi, pihak penyelenggara meyakini bahwa kedisiplinan militer adalah fondasi utama dalam membentuk manajer yang tangguh dan teratur. Di sisi lain, para kritikus terus mengingatkan pentingnya menjaga ruang sipil agar tidak tergerus oleh doktrin militer yang berpotensi membatasi nalar kritis dan kreativitas para penggerak pembangunan di desa.
