Dampak nyata musim kemarau panjang mulai dirasakan oleh masyarakat di Jawa Barat. Selama kurun waktu satu bulan terakhir, sedikitnya 8.899 warga di empat kabupaten terpaksa berjuang menghadapi krisis air bersih akibat fenomena cuaca yang mengakibatkan minimnya intensitas hujan di sejumlah wilayah.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Barat mencatat, bencana kekeringan ini tersebar di sepuluh titik lokasi yang mencakup wilayah Kabupaten Garut, Bogor, Bekasi, dan Karawang. Fenomena ini tercatat terjadi dalam rentang waktu sejak 24 Mei hingga 30 Juni 2026. Meski belum ada laporan mengenai kerusakan lahan akibat kebakaran, kesulitan akses terhadap air bersih menjadi kendala utama yang dihadapi warga saat ini.
Pranata Humas Ahli Muda BPBD Jabar, Hadi Rahmat Hardjasasmita, mengungkapkan bahwa laporan kekeringan pertama kali masuk dari Desa Linggamukti, Kecamatan Sucinaraja, Kabupaten Garut, pada 24 Mei 2026. Di lokasi tersebut, sebanyak 350 keluarga terdampak langsung oleh sulitnya mendapatkan pasokan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari.
Kondisi kemudian meluas ke wilayah lain pada awal Juni. Pada 9 Juni 2026, krisis air bersih dilaporkan terjadi di enam desa di Kabupaten Bogor, yaitu Desa Gunungsari, Parakanmuncang, Kalongliud, Karangtengah, Sukajaya, dan Harkatjaya. Secara keseluruhan, sebanyak 3.092 jiwa di enam desa tersebut harus mengalami keterbatasan pasokan air.
Di hari yang sama, wilayah Bekasi juga tidak luput dari dampak kemarau. Warga di Desa Nagasari, Kecamatan Serang Baru, serta Desa Ridogalih, Kecamatan Cibarusah, melaporkan krisis air yang menimpa 2.834 jiwa. Tak berselang lama, pada 11 Juni 2026, kekeringan juga melanda Desa Kutalanggeng di Kecamatan Tegalwaru, serta Desa Mulyasejati dan Desa Kutanegara di Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, dengan total 1.973 jiwa terdampak.
Hadi menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada laporan mengenai korban jiwa maupun warga yang terpaksa mengungsi akibat bencana ini. Namun, pihak BPBD tetap waspada mengingat prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menunjukkan bahwa puncak musim kemarau di Jawa Barat diprediksi masih akan berlangsung hingga September 2026.
Sebagai langkah mitigasi darurat, jajaran BPBD di daerah terdampak telah aktif mendistribusikan bantuan air bersih kepada masyarakat. Hingga awal Juli 2026, tercatat sudah ada 155.000 liter air bersih yang disalurkan guna memenuhi kebutuhan dasar warga. Pemerintah setempat pun mengimbau agar masyarakat lebih bijak dalam menggunakan air serta menghindari aktivitas pembakaran lahan atau sampah secara sembarangan yang berisiko memicu kebakaran hutan dan lahan.
Selain berdampak pada pemukiman, sektor pertanian pun menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Jawa Barat, Dadan Hidayat, memberikan instruksi tegas kepada para petani untuk mulai beralih menggunakan varietas benih yang memiliki ketahanan lebih baik terhadap kondisi lahan kering.
Beberapa jenis benih yang direkomendasikan mencakup varietas Inpago seperti Inpago 4, 5, 8, 9, 10, 11 Agritan, 12 Agritan, hingga 13 Fortiz. Selain itu, varietas padi lainnya seperti Inpari 32, Situbagendit, Situpatenggang, dan Cakrabuana juga dianggap cukup tangguh untuk ditanam di tengah ancaman kekeringan.
Pihak Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Jawa Barat saat ini telah menyiapkan bantuan benih bersertifikat dalam jumlah besar. Bantuan tersebut dialokasikan untuk memfasilitasi petani yang terdampak kekeringan serta mendukung percepatan masa tanam di lokasi-lokasi yang masih memiliki ketersediaan sumber air.
Rincian bantuan yang disiapkan mencakup benih padi hibrida untuk luasan lahan 21.825 hektar dan benih jagung hibrida untuk 1.000 hektar lahan. Langkah ini diharapkan mampu menjaga stabilitas produksi pangan meskipun tantangan iklim sedang tidak menentu.
Lebih lanjut, pemerintah provinsi juga mendorong optimalisasi sarana pengairan yang sudah ada di lapangan, seperti penggunaan pompa air secara lebih intensif. Untuk penanganan jangka menengah dan panjang, pemerintah provinsi tengah mengupayakan pembangunan jaringan pipa untuk mengalirkan air dari sumber-sumber terdekat menuju area persawahan yang mengalami kekeringan.
Pembangunan infrastruktur pendukung lainnya seperti pembuatan embung, sumur dangkal, hingga sumur dalam juga menjadi prioritas. Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk melakukan rehabilitasi jaringan irigasi tersier demi memastikan distribusi air bagi lahan pertanian tetap terjaga efektivitasnya selama puncak musim kemarau.
Para petani diimbau untuk terus berkoordinasi dengan petugas penyuluh lapangan agar penggunaan air dapat dilakukan seefisien mungkin. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat menekan dampak kerugian yang lebih besar, baik dari sisi kebutuhan air rumah tangga maupun kelangsungan sektor pertanian di Jawa Barat sepanjang musim kemarau tahun ini.
