Pemerintah Iran secara tegas menolak keterlibatan pihak ketiga atau militer asing dalam upaya pembersihan ranjau di Selat Hormuz. Penolakan ini disampaikan menyusul munculnya wacana internasional yang ingin mengamankan jalur maritim strategis tersebut melalui aksi kolektif sejumlah negara, termasuk Prancis.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, pada Senin (30/6) menyatakan bahwa segala bentuk operasional pembersihan ranjau harus sepenuhnya mengacu pada nota kesepahaman (MoU) yang telah disepakati sebelumnya. Menurut Baghaei, Teheran tidak melihat adanya urgensi atau kebutuhan bagi pihak asing untuk mengintervensi wilayah perairan mereka.
Pernyataan Baghaei menjadi respons langsung atas rencana Presiden Prancis, Emmanuel Macron, yang sebelumnya menyebutkan bahwa negaranya telah memutuskan untuk bekerja sama dengan mitra internasional dalam upaya pembersihan ranjau di Selat Hormuz. Macron beralasan bahwa langkah tersebut krusial untuk menjamin keamanan jalur maritim serta memastikan kebebasan navigasi tanpa syarat di salah satu titik paling vital bagi perdagangan energi dunia tersebut.
Berdasarkan dokumen nota kesepahaman yang telah ditandatangani oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dan Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, kewenangan untuk melakukan pembersihan ranjau sepenuhnya berada di tangan Iran. Proses penandatanganan dokumen tersebut dilakukan secara elektronik dari lokasi masing-masing tanpa melalui pertemuan tatap muka langsung, yang menandai upaya diplomatik di tengah ketegangan yang sempat meningkat.
Dalam poin kelima dokumen kesepakatan tersebut, diatur secara rinci bahwa lalu lintas kapal komersial akan segera dimulai kembali seiring dengan selesainya proses pembersihan ranjau yang menjadi tanggung jawab Iran. Teheran diberikan tenggat waktu selama 30 hari untuk menyelesaikan seluruh pembersihan ranjau tersebut. Klausul ini secara otomatis memberikan hak eksklusif bagi Iran untuk mengelola wilayah selat tersebut dan sekaligus menolak campur tangan militer negara lain dalam tindakan teknis pembersihan.
Selat Hormuz sendiri telah menjadi sorotan tajam dunia internasional pasca-eskalasi militer yang terjadi pada akhir Februari lalu. Saat itu, Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan besar-besaran terhadap berbagai target di Iran. Sebagai bentuk balasan atas serangan tersebut, Teheran mengambil langkah drastis dengan menutup akses Selat Hormuz, yang segera memicu kekhawatiran global akan terganggunya pasokan energi dunia.
Sebelum adanya nota kesepahaman antara AS dan Iran, sejumlah negara Barat memang telah menunjukkan kekhawatiran yang mendalam terkait keamanan pelayaran di selat tersebut. Bahkan, beberapa negara sempat menginisiasi pertemuan militer khusus di Inggris untuk membahas strategi keamanan dan perlindungan kapal-kapal dagang yang melintasi jalur tersebut. Kekhawatiran ini berpangkal pada potensi keberadaan ranjau laut yang dapat mengancam keselamatan kapal tanker minyak dan barang, yang jika terhambat, akan berdampak langsung pada stabilitas harga energi global.
Posisi Iran yang menolak pihak ketiga dalam operasi pembersihan ini mencerminkan kedaulatan yang ingin mereka pertahankan atas wilayah perairan tersebut. Dengan merujuk pada nota kesepahaman, Teheran berupaya menunjukkan bahwa mereka adalah pihak yang bertanggung jawab dan mampu menjalankan komitmen internasional tanpa harus melibatkan kekuatan asing di wilayah kedaulatannya. Hal ini sekaligus menjadi sinyal bagi komunitas internasional bahwa Iran tetap memegang kendali penuh atas dinamika keamanan di Selat Hormuz.
Situasi di kawasan ini kini berada dalam fase krusial. Seluruh mata dunia tertuju pada bagaimana Iran menjalankan mandat pembersihan ranjau dalam kurun waktu 30 hari yang telah disepakati. Keberhasilan atau kegagalan dalam proses ini tidak hanya akan menentukan kelancaran lalu lintas maritim di Selat Hormuz, tetapi juga akan menjadi ujian bagi efektivitas nota kesepahaman antara AS dan Iran dalam meredam ketegangan di Timur Tengah.
Hingga saat ini, belum ada konfirmasi lebih lanjut mengenai tanggapan negara-negara Barat, termasuk Prancis, terhadap penegasan sikap dari pihak Iran. Namun, desakan untuk memastikan keamanan jalur perdagangan internasional tetap menjadi prioritas bagi banyak negara pengguna Selat Hormuz. Ketidakpastian mengenai bagaimana operasi pembersihan ini akan dijalankan di lapangan terus membayangi stabilitas geopolitik di kawasan tersebut, mengingat Selat Hormuz adalah urat nadi utama bagi ekspor minyak dari kawasan Teluk menuju pasar global.
Pemerintah Iran tampak ingin memastikan bahwa pemulihan kondisi di Selat Hormuz berjalan sesuai dengan koridor hukum yang telah mereka sepakati. Dengan menolak pihak ketiga, Teheran secara implisit mengirim pesan bahwa mereka tidak menginginkan kehadiran militer asing di dekat perairan mereka, yang selama ini menjadi salah satu titik gesekan paling sensitif antara Iran dan blok Barat. Dunia kini hanya bisa menunggu apakah periode 30 hari tersebut akan membawa ketenangan atau justru memicu tantangan diplomatik baru di masa depan.
