Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pesan tajam dan instruksi tegas kepada institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam momentum peringatan Hari Bhayangkara ke-80. Bertindak sebagai inspektur upacara yang diselenggarakan di Satuan Latihan Korps Brigade Mobil Polri, Cikeas, Bogor, Jawa Barat, pada Rabu, 1 Juli 2026, Kepala Negara menekankan bahwa penegakan hukum di tanah air harus bebas dari kepentingan politik praktis.
Dalam amanatnya, Presiden menegaskan bahwa hukum tidak boleh disalahgunakan sebagai alat untuk melanggengkan balas dendam politik. Ia mengingatkan jajaran kepolisian untuk senantiasa menjaga marwah hukum agar tidak terjerembap menjadi instrumen kekuasaan yang tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Menurut Prabowo, integritas aparat penegak hukum menjadi taruhan utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap negara.
Prabowo menyoroti fenomena ketimpangan dalam penegakan hukum yang sering kali dipengaruhi oleh kekuatan finansial. Ia secara eksplisit melarang penggunaan hukum sebagai alat bagi mereka yang memiliki modal besar untuk menindas pihak lain. Baginya, hukum harus berdiri tegak sebagai panglima dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan kelompok tertentu atau golongan yang ingin mengintimidasi lawan politiknya.
Sebagai negara hukum, Indonesia mewajibkan setiap elemen bangsa untuk menghargai, menghormati, dan menjalankan aturan secara konsisten. Presiden menyebut bahwa tidak boleh ada praktik kriminalisasi terhadap siapa pun. Penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanat rakyat, sehingga tidak boleh ada individu yang merasa kebal terhadap hukum, sekecil apa pun jabatannya.
Kepala Negara juga menggarisbawahi fungsi utama hukum sebagai pelindung rakyat. Ia menginginkan agar hukum dapat memberikan rasa aman yang nyata, terutama bagi masyarakat jujur yang selama ini mencari keadilan. Hukum harus menjadi tempat berlindung bagi mereka yang lemah dan kurang memiliki akses terhadap keadilan, sehingga tidak boleh ada rakyat kecil yang terpinggirkan saat berhadapan dengan proses hukum.
Dalam pidato yang disaksikan oleh jajaran pimpinan Polri, TNI, serta tamu undangan tersebut, Prabowo menegaskan bahwa setiap individu yang mencari kebenaran harus mendapatkan pelayanan yang adil. Prinsip dasar yang ditekankan adalah memastikan orang yang tidak bersalah merasa aman, sementara mereka yang terbukti melanggar aturan harus bertanggung jawab sepenuhnya atas perbuatan mereka di mata hukum.
Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 tahun ini mengusung tema besar 80 Tahun Pengabdian Polri untuk Masyarakat. Tema ini dipilih sebagai refleksi atas perjalanan panjang kepolisian dalam melayani negeri sekaligus menjadi momentum untuk melakukan evaluasi diri secara internal. Upacara di kawasan Cikeas tersebut berlangsung khidmat dan meriah, mencerminkan sinergi antara kepolisian dengan elemen negara lainnya.
Rangkaian acara peringatan dimeriahkan dengan berbagai atraksi yang memukau para tamu undangan. Selain parade pasukan dari berbagai satuan Polri dan TNI, ditampilkan pula demonstrasi kemampuan personel kepolisian dalam menjaga keamanan negara. Atraksi tersebut meliputi konvoi kendaraan taktis yang menunjukkan kesiapan operasional Polri, aksi penerjunan payung oleh pasukan khusus, hingga defile pasukan yang memperlihatkan kedisiplinan serta soliditas korps Bhayangkara.
Kehadiran Prabowo dalam upacara ini sekaligus mengirimkan sinyal kuat mengenai arah kebijakan hukum pemerintahannya. Mantan Menteri Pertahanan di era Presiden Joko Widodo ini menekankan pentingnya profesionalisme kepolisian sebagai tulang punggung stabilitas nasional. Harapan besar ditumpukan kepada Polri agar mampu bertransformasi menjadi lembaga yang lebih humanis, transparan, dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Isu mengenai netralitas hukum memang menjadi perhatian serius dalam dinamika politik nasional belakangan ini. Pesan Presiden Prabowo yang menolak politisasi hukum diharapkan dapat menjadi acuan bagi seluruh aparat penegak hukum, mulai dari tingkat pusat hingga ke pelosok daerah. Dengan memastikan hukum berjalan sesuai dengan koridor yang semestinya, kepercayaan rakyat terhadap institusi negara diharapkan akan semakin menguat.
Selain menekankan aspek keadilan, Prabowo juga menaruh perhatian besar pada pentingnya perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang paling rentan. Ia meminta Polri untuk selalu menempatkan rasa kemanusiaan di atas kepentingan administratif semata. Baginya, Polri yang dicintai rakyat adalah Polri yang mampu memberikan rasa aman tanpa pandang bulu serta selalu hadir di tengah-tengah masyarakat yang sedang membutuhkan bantuan.
Sebagai penutup, Presiden kembali menegaskan bahwa komitmen untuk membersihkan penegakan hukum dari kepentingan politik adalah harga mati. Hal ini merupakan bagian dari upaya besar dalam membangun Indonesia yang lebih adil dan bermartabat. Seluruh personel Polri diingatkan untuk terus meningkatkan kapasitas dan kapabilitas diri agar mampu menghadapi tantangan keamanan yang semakin kompleks di masa depan, tanpa mengabaikan nilai-nilai integritas yang telah diamanatkan oleh konstitusi.
Upacara Hari Bhayangkara ke-80 di Cikeas ini bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan sebuah pernyataan komitmen dari pucuk pimpinan tertinggi negara kepada masyarakat Indonesia. Dengan menekankan pentingnya keadilan yang merata dan penolakan terhadap penyalahgunaan wewenang, Presiden Prabowo berharap Polri dapat terus menjadi pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang tangguh serta berintegritas tinggi. Ke depan, publik akan terus memantau bagaimana pesan-pesan moral dan instruksi tegas tersebut diimplementasikan dalam praktik penegakan hukum di lapangan.
