Konsolidasi nasional Konferensi Republik yang sedianya digelar di kampus Universitas Indonesia (UI) Salemba pada Minggu, 28 Juni 2026, mendadak dibatalkan oleh pihak pengelola gedung. Pembatalan ini memaksa forum yang digagas masyarakat sipil, akademikus, dan mahasiswa tersebut untuk segera mengalihkan acara ke lokasi lain di Cikini, Jakarta Pusat, serta tetap melaksanakannya secara daring. Insiden pembatalan mendadak ini sontak memicu dugaan adanya intervensi dari pihak eksternal, menambah dinamika dalam upaya Konferensi Republik merumuskan langkah kritis dalam mengawal demokrasi di Indonesia.
Konferensi Republik sendiri merupakan sebuah gerakan dan forum konsolidasi nasional yang lahir dari inisiatif berbagai elemen masyarakat sipil, akademikus, dan mahasiswa. Tujuan utama forum ini adalah merumuskan strategi dan langkah-langkah kritis guna memastikan keberlangsungan dan kualitas demokrasi di Tanah Air. Gerakan ini merupakan kelanjutan dari konferensi perdana yang sukses diselenggarakan di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, pada Sabtu, 30 Mei 2026. Kala itu, berbagai organisasi masyarakat sipil, aktivis, akademikus, hingga tokoh nasional berkumpul dalam sebuah forum bertajuk ‘Konferensi Republik: Meneguhkan Civil Society Pilar Republik’.
Ketua Umum Panitia Konferensi Republik, Sudirman Said, menegaskan bahwa pertemuan di Yogyakarta menjadi ruang refleksi vital untuk menyatukan berbagai pemikiran yang selama ini tersebar dalam beragam gerakan. Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini berharap Konferensi Republik dapat mempertemukan, mempertegas, dan pada akhirnya mengubah pemikiran-pemikiran tersebut menjadi sebuah kehendak kolektif yang terorganisasi. Sudirman Said juga menekankan bahwa forum ini sejatinya merupakan panggilan sejarah, mengingat Republik Indonesia digerakkan kehadirannya oleh masyarakat sipil jauh sebelum negara ini berdiri. Oleh karena itu, ia menilai kerapatan masyarakat sipil harus kembali dihadirkan sebagai poros yang aktif berkontribusi bagi hitam-putihnya Republik. Ia mengingatkan, sejarah telah mencatat bahwa masyarakat sipil selalu menjadi suluh terdepan bagi rakyat dan perubahan zaman, termasuk dalam menggerakkan kemerdekaan, bahkan ketika kemunculan gerakan masyarakat sipil adalah konsekuensi tak sengaja dari politik etis.
Setelah sukses menggelar pertemuan awal di UGM, gerakan Konferensi Republik berencana untuk mengadakan acara konsolidasi lanjutan di kampus UI Salemba. Namun, rencana ini menemui kendala tak terduga. Meskipun demikian, konsolidasi nasional Konferensi Republik pada Minggu sore, 28 Juni 2026, tetap berhasil diselenggarakan di Cikini, Jakarta Pusat, serta secara daring. Pertemuan yang berlangsung selama empat jam tersebut berhasil membahas tiga tema krusial: platform gerakan, desain organisasi, dan struktur kepengurusan.
Menurut Sekretaris Umum Panitia Konferensi Republik, Yanuar Nugroho, diskusi ini diikuti oleh lebih dari 200 peserta, baik secara langsung maupun daring, yang berasal dari berbagai organisasi. Mantan Deputi Kepala Staf Kepresidenan (KSP) itu menjelaskan bahwa diskusi menyoroti nilai-nilai yang akan dipegang teguh oleh organisasi. Meskipun ada beragam pandangan, semua peserta mencapai kesepakatan bahwa nilai yang diemban adalah memperjuangkan kebaikan untuk publik. Yanuar menambahkan, nilai ini kemudian dikaitkan dengan semangat gotong-royong, serta kebutuhan akan koalisi yang bersifat lintas generasi, lintas sektor, dan lintas aktor.
Selain itu, konsolidasi nasional juga menyepakati tujuan utama gerakan, yaitu berupaya mengembalikan hak warga negara sebagai subjek, bukan sekadar objek pembangunan dan politik. Yanuar menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam setiap aspek pembangunan dan kebijakan politik. Mengenai bentuk organisasi, diskusi tema kedua menghasilkan kesepakatan bahwa Konferensi Republik tidak akan dibentuk layaknya sebuah partai politik. Gerakan ini juga tidak akan didesain sebagai organisasi hierarkis dengan pimpinan pusat dan cabang.
Para peserta Konferensi Republik sepakat untuk merancang organisasi yang bersifat jejaring. Artinya, gerakan ini akan berupaya menghubungkan berbagai kelompok yang berbeda, mulai dari penerbit buku, kelompok masyarakat sipil, kelompok perempuan, penyandang disabilitas, petani, buruh, pekerja, hingga akademisi. Yanuar mengakui bahwa upaya ini tidak mudah, namun dengan prinsip inklusivitas dan kebersamaan, platform gerakan akan disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan berbagai organisasi tersebut dapat berkumpul dan berkolaborasi secara efektif.
Tema ketiga dalam diskusi membahas sifat kepemimpinan. Tiga sifat kepemimpinan utama disepakati: Pertama, kepemimpinan institusional, yang berarti pemimpin tidak menonjolkan diri pribadi, melainkan berkomitmen untuk merawat kelembagaan. Kedua, kepemimpinan kolektif, di mana gerakan dan struktur akan selalu diperbarui secara bersama-sama sesuai dengan berbagai kondisi. Ketiga, kepemimpinan intrinsik, yang mengutamakan nilai-nilai luhur di atas kepentingan pragmatis dan egosentris. Dalam diskusi mengenai kepengurusan, disetujui penambahan 17 orang pengurus baru, sehingga total pengurus menjadi 20 orang. Namun, posisi jabatan mereka belum final. Sudirman Said menambahkan bahwa ketiga tema yang dibahas ini masih berupa pokok-pokok pemikiran dan belum final, termasuk pemilihan dua puluh pengurus yang ditargetkan rampung dalam dua minggu ke depan. Ia juga menyatakan bahwa Konferensi Republik akan terus bergerak dari daerah ke daerah, dan mungkin akan ada tambahan-tambahan yang bersifat memperkaya platform maupun memperkuat organisasi.
Perpindahan lokasi acara konsolidasi nasional Konferensi Republik dari kampus UI di Salemba ke Cikini dan secara daring tentu bukan tanpa alasan. Acara yang seharusnya dimulai pada Minggu pagi, 28 Juni 2026, di kampus UI Salemba, tiba-tiba dibatalkan oleh pihak UI secara mendadak. Meskipun demikian, panitia segera mengalihkan acara dengan tajuk "Menata Kembali Republik" via Zoom pada pukul 13.00 WIB.
Jaleswari Pramodhawardhani, salah seorang panitia Konferensi Republik, menduga kuat adanya intervensi pemerintah terhadap UI yang menyebabkan pembatalan mendadak ini. Dugaan ini muncul karena sebelumnya UI telah memberikan izin penggunaan kampusnya sebagai tempat kegiatan. "Saya tidak akan bicara ke itu. Tetapi tendensi itu ada (intervensi pemerintah) karena awalnya UI sangat welcome," kata Jaleswari di Kampus UI Salemba. Ia menambahkan, pihak UI beralasan panitia tidak memenuhi prosedur administrasi, padahal menurutnya, semua prosedur telah dipenuhi. Bahkan, pada Rabu, 24 Juni 2026, UI telah mengeluarkan surat tugas yang mengizinkan penggunaan fasilitas kampus, yang dimaknai oleh panitia sebagai izin yang telah diterima.
Tiga panitia Konferensi Republik yang tidak disebutkan namanya menceritakan bahwa perubahan sikap pimpinan UI itu terjadi setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan taklimat kepada para rektor dalam acara ‘Sarasehan Kebangsaan: Strategi Kemandirian Ekonomi dan Kesejahteraan Indonesia’ di JCC, Senayan, Jakarta, pada Jumat, 26 Juni 2026. Dalam kegiatan itu, Presiden Prabowo memberikan taklimat selama lima jam, namun setelah 30 menit berbicara, taklimat dilanjutkan secara tertutup. Dua panitia yang mengetahui alasan pelarangan tersebut mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo meminta rektor untuk menjaga kondisi kampus agar tetap aman. Sementara itu, seorang panitia lain menambahkan bahwa Rektor UI ditelepon oleh berbagai pihak, termasuk dari Istana, yang meminta UI untuk mempertimbangkan kembali pemberian izin kegiatan tersebut.
Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia (UI) unsur Mahasiswa, Razaan Bayu Rachman, mengonfirmasi bahwa pihak UI memang menerima banyak telepon dari pihak eksternal, meskipun ia tidak mengetahui secara spesifik siapa pihak eksternal tersebut. Ia juga tidak bisa memastikan apakah pihak eksternal itu secara eksplisit meminta kegiatan tersebut dilarang. "Secara spesifik enggak meminta hal itu. Tapi implisit. Saya menduga eksternal resah karena dianggap konsolidasi massa dan ada unsur politis kuat," kata Razaan di Kampus UI Salemba. Ia mengaku berkomunikasi dengan Rektor UI Heri Hermansyah sebelum kegiatan. Razaan menuturkan, Rektor Heri tidak melarang kegiatan Konferensi Republik, melainkan hanya mempertanyakan karena menerima banyak pertanyaan dari pihak luar. Namun, Rektor UI tidak bisa mengawasi langsung karena sedang bertugas di luar negeri. Oleh karena itu, Razaan menduga kuat adanya intervensi dari pihak luar terhadap UI, bukan dari internal kampus.
Terkait insiden ini, Direktur Hubungan Masyarakat, Media, Pemerintah, dan Internasional UI, Erwin Agustian Panigoro, menyatakan bahwa UI sedang mempersiapkan jawaban resmi. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi belum memberikan respons terkait dugaan intervensi ini. Pembatalan mendadak ini menyisakan pertanyaan besar tentang kebebasan akademik dan ruang gerak masyarakat sipil di tengah dinamika politik nasional, sembari Konferensi Republik tetap teguh melanjutkan misinya mengawal demokrasi dan membangun konsolidasi kekuatan masyarakat.
