Universitas Indonesia (UI) secara mendadak membatalkan izin kegiatan "Konferensi Republik: Jalan Menata Kembali Republik" yang seharusnya digelar di Kampus UI, Salemba, Jakarta Pusat, pada Minggu, 28 Juni 2026. Keputusan sepihak ini sontak memicu dugaan kuat adanya intervensi dari pihak eksternal, terutama setelah Presiden Prabowo Subianto menggelar sarasehan dengan para rektor hanya dua hari sebelum jadwal acara tersebut.
Jaleswari Pramodhawardhani, salah satu panitia Konferensi Republik, menyatakan keheranan atas pembatalan ini. Ia melihat adanya tendensi intervensi pemerintah sebagai penyebab utama, mengingat UI sebelumnya sangat terbuka dan menyambut baik rencana kegiatan tersebut. "Saya tidak akan bicara ke itu. Tetapi tendensi itu ada (intervensi pemerintah) karena awalnya UI sangat welcome," ujar Jaleswari di Kampus UI, Salemba, pada hari yang sama.
Menurut Jaleswari, pihak UI memberikan alasan administratif bahwa panitia tidak memenuhi prosedur yang dipersyaratkan. Namun, klaim tersebut tegas dibantah oleh panitia. Mereka menegaskan telah melengkapi seluruh prosedur yang diminta, bahkan UI telah memberikan izin penggunaan fasilitas kampus berupa surat tugas pada Rabu, 24 Juni 2026. Surat ini dimaknai panitia sebagai persetujuan resmi dari pihak kampus.
Tiga anggota panitia Konferensi Republik yang mengetahui duduk perkara ini menyebutkan bahwa perubahan sikap pimpinan UI terjadi setelah Presiden Prabowo Subianto mengadakan pertemuan penting. Pertemuan bertajuk "Sarasehan Kebangsaan: Strategi Kemandirian Ekonomi dan Kesejahteraan Indonesia" itu melibatkan para rektor dari berbagai universitas di Indonesia dan berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, pada Jumat, 26 Juni 2026.
Dalam sarasehan tersebut, Presiden Prabowo memberikan taklimat yang berlangsung selama lima jam. Namun, setelah 30 menit sesi taklimat berlangsung secara terbuka, sisa durasi acara dilanjutkan secara tertutup. Informasi yang diperoleh dua panitia Konferensi Republik menyebutkan bahwa dalam sesi tertutup itu, Prabowo meminta para rektor untuk menjaga kondisi kampus agar tetap aman dan kondusif.
Jaleswari menilai bahwa masyarakat pasti akan mengaitkan pembatalan acara ini dengan pertemuan antara Presiden Prabowo dan para rektor. Menurutnya, hal ini akan memunculkan persepsi publik bahwa ada perintah untuk menjaga stabilitas. "Ada pembatasan, ada pembatalan, mau tidak mau siapa pun orangnya pasti akan berpikir ini adalah bagian dari perintah itu. Atas nama stabilitas, atas nama keamanan, atas nama pembangunan," jelasnya, menyoroti dampak persepsi publik.
Kecurigaan adanya tekanan eksternal semakin kuat setelah salah seorang panitia Konferensi Republik lain mengungkapkan bahwa Rektor UI ditelepon oleh berbagai pihak, termasuk dari Istana. Mereka, menurut sumber tersebut, meminta UI untuk mempertimbangkan kembali pemberian izin kegiatan tersebut.
Dugaan intervensi ini diperkuat oleh pernyataan Razaan Bayu Rachman, Anggota Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Indonesia unsur Mahasiswa. Razaan membenarkan bahwa pihak UI memang menerima banyak panggilan telepon dari pihak eksternal. Meski ia tidak mengetahui secara spesifik siapa pihak eksternal tersebut, maupun bisa memastikan apakah mereka meminta pelarangan secara eksplisit, Razaan menduga ada keresahan.
"Secara spesifik enggak meminta hal itu. Tapi implisit. Saya menduga eksternal resah karena dianggap konsolidasi massa dan ada unsur politis kuat," kata Razaan di Kampus UI, Salemba. Ia juga mengaku telah berkomunikasi dengan Rektor UI Heri Hermansyah sebelum kegiatan tersebut. Razaan menuturkan bahwa Rektor Heri tidak melarang Konferensi Republik, melainkan hanya mempertanyakan karena banyaknya pertanyaan yang diterima dari pihak luar.
Situasi menjadi lebih kompleks karena Rektor Heri Hermansyah diketahui sedang bertugas di luar negeri saat insiden ini terjadi, sehingga tidak dapat mengawasi langsung perkembangan di kampus. Oleh karena itu, Razaan menduga kuat bahwa pihak UI memang mendapatkan intervensi dari luar, bukan dari internal kampus. "Jadi saya menegaskan tidak ada intervensi dari pihak kampus. Tapi eksternal ke UI," pungkasnya, mencoba mengklarifikasi sumber tekanan yang dirasakan UI.
Hingga berita ini ditulis, pihak Universitas Indonesia melalui Direktur Hubungan Masyarakat, Media, Pemerintah, dan Internasional UI, Erwin Agustian Panigoro, menyatakan bahwa UI sedang mempersiapkan jawaban resmi terkait insiden pelarangan ini. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi belum memberikan respons atau tanggapan terkait tudingan intervensi Istana atau pertemuan Presiden dengan para rektor tersebut.
Meskipun menghadapi pembatalan mendadak dan kontroversi yang menyertainya, panitia Konferensi Republik menunjukkan sikap pantang menyerah. Mereka memutuskan untuk tetap mengadakan kegiatan tersebut. Diskusi dan konsolidasi nasional pun dialihkan ke platform daring melalui aplikasi Zoom, yang dimulai pada pukul 13.00 WIB pada hari yang sama.
Sekretaris Umum Panitia Konferensi Republik, Yanuar Nugroho, menjelaskan agenda penting yang akan dibahas dalam konsolidasi tersebut. Pertama, mereka akan mendiskusikan landasan gerakan, mencakup nilai-nilai, tujuan, dan arah Konferensi Republik. Kedua, konsolidasi nasional ini juga akan menetapkan bentuk organisasi, jaringan, serta cara kerja yang efektif. "Ketiga akan membahas kepemimpinan. Jejaring atau koordinasi sipil tetap butuh mereka yang mau bekerja di depan dan di balik layar untuk memastikan komunikasi dan koordinasi terjadi tanpa memonopoli," kata Yanuar.
Konsolidasi nasional ini merupakan tindak lanjut dari Konferensi Republik pertama yang berhasil diselenggarakan di Yogyakarta pada 30 Mei 2026. Acara perdana tersebut berhasil mengumpulkan ratusan organisasi masyarakat sipil, aktivis, hingga akademikus dari berbagai latar belakang. Pembatalan mendadak di UI, alih-alih meredam semangat, justru tampaknya semakin meneguhkan determinasi para pegiatnya untuk melanjutkan agenda konsolidasi demi masa depan republik.
