Konsolidasi Nasional Konferensi Republik akhirnya merampungkan pertemuannya di Cikini, Jakarta Pusat, pada Minggu sore, 28 Juni 2026. Pertemuan penting ini digelar setelah sebelumnya mengalami pembatalan mendadak di Universitas Indonesia (UI) Salemba. Selama empat jam penuh, lebih dari 200 peserta yang berasal dari berbagai organisasi dan latar belakang berdiskusi intens membahas tiga pilar utama: platform, desain gerakan, dan kepengurusan.
Sekretaris Umum Panitia Konferensi Republik, Yanuar Nugroho, mengungkapkan bahwa diskusi berjalan dinamis dan diikuti antusias oleh para peserta. Mereka bergabung baik secara langsung di lokasi maupun melalui platform daring. Yanuar, yang juga mantan Deputi Kepala Staf Kepresidenan (KSP), menjelaskan bahwa pertemuan ini menjadi ajang penyatuan berbagai pandangan demi merumuskan arah gerakan ke depan.
Salah satu fokus utama dalam diskusi adalah perumusan platform, yang bertujuan untuk menyatukan beragam pandangan dari para peserta Konferensi Republik. Diskusi tersebut menyoroti nilai-nilai fundamental yang akan dipegang teguh oleh gerakan ini. Meskipun ada berbagai pandangan awal mengenai nilai yang diperjuangkan, semua peserta akhirnya sepakat pada satu tujuan mulia.
Konsensus tercapai bahwa nilai inti yang diemban adalah memperjuangkan kebaikan untuk publik secara luas. Nilai ini kemudian dikaitkan dengan semangat gotong royong, serta kebutuhan akan koalisi yang bersifat lintas generasi, lintas sektor, dan lintas aktor. Kesepakatan ini menunjukkan komitmen kuat untuk membangun sebuah gerakan inklusif dan berkelanjutan.
Tujuan utama gerakan ini disepakati untuk berupaya mengembalikan hak-hak warga negara sebagai subjek pembangunan dan politik, bukan sekadar objek. Hal ini menandakan dorongan kuat agar masyarakat terlibat aktif dalam setiap proses pembangunan dan pengambilan keputusan politik. Partisipasi warga negara menjadi kunci utama dalam visi gerakan Konferensi Republik.
Melangkah ke tema kedua, diskusi berlanjut membahas bentuk dan desain organisasi yang ideal. Para peserta kongres dengan tegas menyepakati bahwa Konferensi Republik tidak akan dibentuk sebagai partai politik. Mereka juga menolak desain organisasi hierarkis yang memiliki struktur pimpinan pusat dan cabang yang kaku.
Sebaliknya, peserta Konferensi Republik menyepakati desain organisasi yang bersifat jejaring. Konsep jejaring ini bertujuan untuk menghubungkan berbagai kelompok berbeda-beda yang memiliki visi serupa namun dengan fokus perjuangan yang beragam. Kelompok-kelompok ini meliputi penerbit buku, masyarakat sipil, kelompok perempuan, penyandang disabilitas, petani, buruh, pekerja, hingga akademisi.
Yanuar Nugroho mengakui bahwa membangun jejaring semacam ini tentu bukan perkara mudah. Namun, ia menegaskan bahwa prinsip inklusivitas dan kebersamaan menjadi landasan utama. Dengan prinsip-prinsip tersebut, platform yang disusun diharapkan dapat memungkinkan berbagai organisasi tersebut berkumpul dan bergerak bersama secara harmonis.
Pada tema ketiga, pembahasan beralih ke aspek kepemimpinan yang akan menggerakkan Konferensi Republik. Disepakati ada tiga sifat utama kepemimpinan yang akan menjadi ciri khas gerakan ini. Pertama adalah kepemimpinan institusional, yang berarti pemimpin akan lebih berfokus pada merawat kelembagaan dan keberlanjutan gerakan, bukan menonjolkan diri atau kepentingan pribadi.
Kedua, kepemimpinan kolektif menjadi prinsip penting yang disepakati. Gerakan ini akan selalu memperbarui strategi dan struktur organisasinya sesuai dengan berbagai kondisi dan tantangan yang dihadapi. Artinya, segala upaya dan keputusan akan digarap bersama-sama oleh seluruh elemen gerakan, mengedepankan kolaborasi dan partisipasi.
Sifat kepemimpinan ketiga adalah intrinsik, yang mengutamakan nilai-nilai luhur di atas kepentingan pragmatis dan egosentris. Kepemimpinan ini menekankan integritas dan komitmen pada idealisme, menjauhkan diri dari politik transaksional atau ambisi pribadi semata. Ketiga sifat kepemimpinan ini dirancang untuk menciptakan gerakan yang kuat, berintegritas, dan berorientasi pada kemaslahatan publik.
Dalam diskusi mengenai kepengurusan, telah disetujui penambahan 17 orang pengurus baru, sehingga total pengurus menjadi 20 orang. Meski demikian, posisi atau jabatan spesifik yang akan diemban oleh masing-masing pengurus tersebut belum final. Proses penyusunan struktur kepengurusan masih memerlukan finalisasi lebih lanjut.
Ketua Umum Panitia Konferensi Republik, Sudirman Said, menjelaskan bahwa ketiga tema yang dibahas dalam konsolidasi masih berupa pokok-pokok pemikiran dan belum final sepenuhnya. Demikian pula dengan pemilihan dua puluh pengurus yang baru disepakati secara prinsip. Sudirman Said menargetkan agar kepengurusan dapat dibentuk secara definitif dalam dua minggu ke depan.
Ia juga menambahkan bahwa proses pembentukan dan pengayaan gerakan ini akan terus berjalan. "Kami berjalan terus dari daerah ke daerah, mungkin akan ada tambahan-tambahan baik yang sifatnya memperkaya platform maupun memperkuat organisasi," kata Sudirman Said. Ini menunjukkan komitmen untuk membangun gerakan yang akar rumput dan melibatkan berbagai elemen di seluruh Indonesia.
Sebelumnya, kegiatan Konferensi Republik: Jalan Menata Kembali Republik ini sempat menghadapi kendala serius. Pihak Universitas Indonesia (UI) secara mendadak melarang kegiatan tersebut digelar di Kampus UI Salemba, Jakarta Pusat, pada Minggu, 28 Juni 2026, tanggal yang sama dengan pelaksanaan konsolidasi. Pembatalan ini sempat menimbulkan pertanyaan besar dari panitia.
Anggota Panitia Konferensi Republik, Jaleswari Pramodhawardani, menjelaskan bahwa UI beralasan kegiatan itu tidak memenuhi prosedur administrasi. Namun, Jaleswari menegaskan bahwa panitia telah mengikuti semua prosedur yang berlaku. "Padahal, kami sudah sesuai prosedur," ujarnya saat ditemui di Kampus UI Salemba pada hari itu.
Jaleswari merinci bahwa panitia sudah mengajukan surat izin kegiatan jauh-jauh hari sebelumnya. Pada Rabu, 24 Juni 2026, UI bahkan telah memberikan izin penggunaan fasilitas kampus berupa surat tugas. "Kami maknai surat itu diterima," jelasnya, mengindikasikan bahwa panitia merasa semua persyaratan telah terpenuhi.
Namun, secara mengejutkan, pada Sabtu malam, 27 Juni 2026, panitia menerima pemberitahuan penolakan izin dari pihak UI. Insiden ini memaksa panitia untuk memindahkan lokasi acara secara mendadak ke Cikini, Jakarta Pusat. Direktur Hubungan Masyarakat, Media, Pemerintah, dan Internasional UI, Erwin Agustian Panigoro, pada saat itu menyatakan bahwa pihaknya sedang mempersiapkan jawaban resmi terkait kisruh kejadian tersebut.
Konsolidasi di Cikini ini menjadi bukti ketahanan dan komitmen Konferensi Republik untuk terus menyuarakan gagasan-gagasan perubahan dan mendorong partisipasi aktif warga negara. Meskipun menghadapi hambatan, gerakan ini terus bergerak maju merumuskan fondasi yang kuat untuk sebuah gerakan jejaring yang inklusif dan berorientasi pada kepentingan publik. Proses finalisasi kepengurusan dan pengembangan platform akan menjadi langkah selanjutnya yang dinantikan publik.
