Badan Geospasial Nasional (BGN) secara resmi mencoret 1.653 sekolah yang sebelumnya masuk dalam daftar penerima program Modernisasi Basis Data Geospasial Nasional (MBG). Perubahan kebijakan ini mengalihkan prioritas layanan menjadi wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) serta daerah dengan angka stunting tinggi di seluruh Indonesia.
Keputusan ini diambil BGN untuk memastikan pemerataan akses data geospasial yang akurat dan terkini bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama yang paling membutuhkan. Sekolah-sekolah elite yang sebelumnya menjadi sasaran program MBG kini harus menunggu giliran atau mencari sumber pendanaan lain untuk modernisasi basis data mereka.
“Kami perlu memastikan bahwa sumber daya yang ada dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan yang lebih luas,” ujar Kepala BGN, Prof. Dr. Ir. Sigit R. P. Koespradono, M.Sc., dalam keterangan resminya. Beliau menambahkan bahwa fokus utama saat ini adalah pada daerah-daerah yang secara geografis sulit dijangkau dan memiliki tantangan kesehatan masyarakat yang signifikan.
Program MBG sendiri bertujuan untuk memutakhirkan dan memperkaya basis data geospasial nasional yang menjadi fondasi penting bagi berbagai sektor pembangunan. Melalui program ini, sekolah-sekolah yang terpilih diharapkan dapat meningkatkan literasi geospasial siswanya serta mendukung riset dan pengembangan di bidang terkait.
Namun, dengan adanya perubahan prioritas ini, sebanyak 1.653 sekolah yang sebelumnya telah diidentifikasi sebagai calon penerima program MBG kini tidak lagi masuk dalam daftar prioritas tahun ini. BGN menegaskan bahwa keputusan ini telah melalui kajian mendalam dan evaluasi kebutuhan di lapangan.
“Prioritas kami adalah mendukung pembangunan di wilayah-wilayah yang paling rentan dan membutuhkan perhatian ekstra. Data geospasial yang akurat sangat krusial untuk perencanaan pembangunan, mitigasi bencana, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah 3T dan area dengan kasus stunting tinggi,” jelas Prof. Sigit R. P. Koespradono.
Langkah ini diharapkan dapat memberikan dampak yang lebih signifikan dalam upaya pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat di seluruh Indonesia, khususnya di daerah-daerah yang selama ini belum terjangkau secara optimal oleh berbagai program pembangunan.
