Aksi brutal Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang menewaskan tiga Aparatur Sipil Negara (ASN) di Papua menuai kecaman keras dari anggota Komisi XIII DPR RI. Peristiwa tragis yang terjadi di tanah Papua ini dinilai sebagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang tidak dapat ditoleransi oleh negara.
Anggota Komisi XIII DPR RI, yang merupakan bagian dari badan legislatif yang mengawasi berbagai sektor, termasuk keamanan dan HAM, menyatakan keprihatinan mendalam atas insiden tersebut. Penembakan yang menimpa tiga ASN, yang seharusnya bertugas melayani masyarakat, dianggap sebagai tindakan biadab dan melukai rasa kemanusiaan.
Menurut keterangan yang dihimpun, ketiga ASN yang menjadi korban merupakan petugas pertanian. Keberadaan mereka di Papua sejatinya untuk menjalankan program-program pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di sektor pertanian. Namun, niat baik tersebut harus pupus oleh kekerasan yang dilakukan oleh KKB.
“Ini adalah tindakan yang tidak manusiawi dan tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apapun,” tegas salah seorang legislator yang enggan disebutkan namanya, merujuk pada penembakan tersebut. Ia menambahkan bahwa negara tidak akan tinggal diam melihat warganya menjadi korban kekerasan yang tidak beralasan.
Lebih lanjut, legislator tersebut menekankan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan dari negara, termasuk para ASN yang bertugas di daerah terpencil sekalipun. Tindakan KKB ini tidak hanya merenggut nyawa, tetapi juga menimbulkan trauma mendalam bagi keluarga korban dan masyarakat sekitar. Komisi XIII DPR RI mendesak aparat keamanan untuk mengusut tuntas kasus ini dan memberikan hukuman setimpal kepada para pelaku. Selain itu, diperlukan evaluasi mendalam terhadap strategi penanganan konflik di Papua agar kejadian serupa tidak terulang kembali di masa mendatang.
