Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyoroti tajam alokasi anggaran sebesar Rp 13,4 triliun yang digelontorkan pemerintah untuk pembayaran bunga Kredit Domestik Multi-Pihak (KDMP). Anggaran besar ini dipertanyakan di tengah kondisi fiskal yang diakui tengah menghadapi keterbatasan.
Pertanyaan ini dilontarkan oleh anggota Banggar DPR saat rapat pembahasan anggaran, yang secara spesifik menyoroti pos pengeluaran terkait KDMP. Angka Rp 13,4 triliun tersebut dialokasikan untuk pembayaran bunga, bukan pokok pinjaman, yang memicu kekhawatiran akan keberlanjutan dan efisiensi penggunaan dana publik.
Pemerintah, melalui Kementerian Keuangan, menjelaskan bahwa pembayaran bunga KDMP ini merupakan bagian dari kewajiban yang harus dipenuhi. KDMP sendiri merupakan skema pembiayaan yang melibatkan berbagai pihak, termasuk bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), untuk mendukung program-program pemerintah.
Namun, desakan dari Banggar DPR tidak berhenti pada penjelasan tersebut. Mereka mendesak pemerintah untuk memberikan transparansi lebih lanjut mengenai dasar perhitungan dan urgensi pembayaran bunga KDMP sebesar itu. Terlebih, dalam situasi fiskal yang menuntut penghematan, anggaran sebesar Rp 13,4 triliun untuk bunga pinjaman menjadi sorotan utama.
Anggota Banggar DPR menekankan perlunya evaluasi mendalam terhadap efektivitas KDMP dan potensi alternatif pembiayaan yang lebih meringankan beban fiskal. Diskusi ini diharapkan dapat menghasilkan keputusan yang lebih bijak dalam pengelolaan anggaran negara, khususnya terkait pinjaman dan kewajiban bunganya.
