Pemerintah Inggris mengumumkan sanksi baru terhadap pemukiman-pemukiman di Tepi Barat, Palestina, pada Senin (19/2/2024). Tindakan ini memicu reaksi keras dari Israel yang segera merespons dengan menutup konsulat Inggris di Yerusalem Timur. Inggris secara tegas menuding para pemukim melakukan praktik “pembersihan etnis” terhadap warga Palestina.
Menteri Luar Negeri Inggris, David Cameron, menyatakan bahwa sanksi ini menargetkan individu dan organisasi yang bertanggung jawab atas kekerasan terhadap warga sipil Palestina dan perampasan lahan mereka. Cameron menegaskan, “Pemukiman ilegal di Tepi Barat merupakan hambatan bagi perdamaian.” Ia menambahkan, “Tindakan mereka, termasuk kekerasan yang terus berlanjut dan perampasan lahan, adalah ilegal menurut hukum internasional dan membuat solusi dua negara semakin jauh.”
Reaksi Israel datang dengan cepat. Kementerian Luar Negeri Israel mengumumkan keputusan untuk menutup Konsulat Inggris di Yerusalem Timur. “Keputusan ini diambil sebagai tanggapan atas pernyataan menteri luar negeri Inggris yang merendahkan Israel,” demikian pernyataan resmi kementerian tersebut.
Sanksi yang dijatuhkan Inggris mencakup larangan perjalanan dan pembekuan aset bagi sejumlah individu dan entitas yang dianggap terlibat dalam kekerasan di Tepi Barat. Inggris menyatakan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya internasional untuk mencegah eskalasi kekerasan dan menegakkan hukum internasional. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Inggris menegaskan, “Kami terus bekerja sama dengan mitra internasional untuk mendorong akuntabilitas dan menghentikan kekerasan di Tepi Barat.”
Keputusan Inggris ini menambah ketegangan yang sudah ada di kawasan tersebut, di tengah meningkatnya kekhawatiran internasional terhadap situasi kemanusiaan di Palestina dan dampak jangka panjang dari perluasan permukiman Israel.
