Upaya menuju perdamaian abadi antara Israel dan Lebanon kembali diuji dengan keras setelah serangan udara Israel menewaskan setidaknya satu orang di Lebanon selatan, hanya sehari setelah kedua negara menandatangani kesepakatan yang digagas Amerika Serikat. Insiden ini segera memicu kecaman sengit dari kelompok militan Hezbollah, yang menegaskan penolakannya terhadap perjanjian tersebut. Situasi ini menunjukkan betapa rapuhnya prospek stabilitas di perbatasan yang telah lama bergejolak.
Kementerian Kesehatan Lebanon mengonfirmasi insiden tersebut, menyatakan bahwa serangan udara Israel telah menewaskan satu orang dan melukai sedikitnya dua orang lainnya. Kantor berita resmi Lebanon melaporkan bahwa sebuah drone Israel menghantam kota Nabatieh al-Fawqa di selatan, diikuti oleh laporan serangan lanjutan di area yang sama. Serangan ini terjadi kurang dari 24 jam setelah penandatanganan kesepakatan yang dimaksudkan untuk meredakan ketegangan.
Militer Israel, tanpa memberikan rincian lebih lanjut, membenarkan bahwa mereka telah melancarkan serangan drone terhadap individu yang disebut "menimbulkan ancaman" bagi pasukannya. Pernyataan ini muncul di tengah harapan baru akan stabilitas regional, yang kini kembali diragukan akibat eskalasi militer yang terjadi begitu cepat. Ketegangan yang berulang kali muncul di wilayah ini terus menjadi tantangan serius bagi setiap upaya damai.
Di sisi lain, kesepakatan yang baru saja diteken di Washington dan dimediasi oleh Amerika Serikat itu sama sekali tidak melibatkan Hezbollah, kelompok militan Lebanon yang didukung Iran. Pemimpin Hezbollah, Naim Qassem, dengan tegas menolak perjanjian tersebut, menuding pemerintah Beirut telah merusak kedaulatan Lebanon. Pernyataan keras ini menggarisbawahi posisi kelompok tersebut yang tidak ingin terikat oleh kesepakatan yang tidak mereka negosiasikan.
Naim Qassem tidak segan menyebut kerangka perjanjian tersebut sebagai sesuatu yang "memalukan, memalukan, dan menyerahkan kedaulatan." Ia menambahkan bahwa kesepakatan itu "batal dan tidak berlaku." Kritik tajamnya juga menyoroti ketentuan yang mengaitkan penarikan pasukan Israel dengan perlucutan senjata kelompoknya, yang menurutnya telah "melanggar semua batas merah." Ini menunjukkan bahwa Hezbollah memandang persyaratan tersebut sebagai ancaman langsung terhadap keberadaan dan kekuatannya.
Qassem lebih lanjut menuduh otoritas Lebanon telah melakukan "kesalahan besar" yang "bahkan dapat menyebabkan aneksasi tanah-tanah ini." Ia bersumpah bahwa Hezbollah akan melanjutkan perlawanan bersenjatanya, sebuah janji yang memiliki implikasi serius bagi stabilitas di perbatasan Israel-Lebanon. Pernyataan ini menegaskan kembali komitmen Hezbollah terhadap perjuangan bersenjata mereka.
Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, sebelumnya menyebut perjanjian yang dicapai di Washington itu sebagai "bersejarah" dan "pukulan bagi Iran dan Hezbollah." Pernyataan Netanyahu mencerminkan pandangan Israel bahwa kesepakatan ini akan mengisolasi Hezbollah dan melemahkan pengaruh Iran di wilayah tersebut. Namun, penolakan keras dari Hezbollah segera menepis optimisme tersebut.
Di bawah kerangka kerja empat poin yang disepakati, Israel akan menarik pasukannya dari wilayah Lebanon selatan di area Litani. Sebagai gantinya, Angkatan Darat Lebanon akan mengambil kendali penuh atas wilayah yang dikosongkan tersebut. Namun, poin krusial yang menjadi sorotan adalah izin bagi pasukan Israel untuk tetap berada di "zona keamanan" yang diperluas di Lebanon selatan, sebuah detail yang memicu kekhawatiran dan kecaman.
Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, pada Sabtu malam menyatakan bahwa pasukan Israel telah diperintahkan untuk "mempersiapkan diri untuk tinggal lebih lama di zona keamanan." Zona ini merujuk pada area hingga 10 kilometer (enam mil) di dalam wilayah Lebanon, yang secara efektif memungkinkan Israel mempertahankan kehadiran militer di dalam wilayah kedaulatan Lebanon. Kebijakan ini jelas bertentangan dengan semangat penarikan penuh yang diharapkan oleh banyak pihak.
Lebanon terseret ke dalam konflik yang lebih luas pada 2 Maret lalu, ketika Hezbollah yang didukung Iran melancarkan rudal ke Israel. Serangan itu merupakan balasan atas serangan Israel yang menewaskan pemimpin tertinggi Iran. Israel kemudian merespons dengan melancarkan kampanye udara besar-besaran di seluruh Lebanon dan invasi darat di wilayah selatan, memperparah konflik yang sudah ada.
Sejak babak permusuhan saat ini dimulai, serangan Israel di Lebanon telah menewaskan sedikitnya 4.192 orang, menurut Kementerian Kesehatan Lebanon. Lebih dari 11.600 orang terluka, dan lebih dari 1,2 juta orang terpaksa mengungsi dari rumah mereka, menambah krisis kemanusiaan yang parah di negara tersebut. Di sisi Israel, tercatat 36 tentaranya dan empat warga sipil tewas di kedua sisi perbatasan.
Upaya gencatan senjata yang dimediasi AS pada 16 April antara Israel dan Lebanon sebelumnya gagal menghentikan pertempuran. Pada bulan Juni, Israel dan Lebanon kembali sepakat untuk memperbarui gencatan senjata mereka yang rapuh. Amerika Serikat kemudian menyatakan akan membantu memandu pembentukan "zona percontohan" di mana Angkatan Bersenjata Lebanon akan mengambil kendali eksklusif atas wilayah tersebut, "mengeluarkan semua aktor non-negara."
Namun, serangan terbaru Israel dan penolakan tegas Hezbollah terhadap kesepakatan yang baru ditandatangani menimbulkan pertanyaan besar mengenai efektivitas dan keberlanjutan perjanjian damai tersebut. Kehadiran aktor non-negara yang kuat seperti Hezbollah, yang memiliki agenda dan kekuatan militer sendiri, akan terus menjadi faktor penentu dalam setiap upaya stabilisasi di perbatasan Israel-Lebanon. Dinamika kompleks di wilayah tersebut menuntut pendekatan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan untuk mencapai perdamaian yang benar-benar abadi.
