Pemerintahan junta militer Burkina Faso telah secara resmi memutuskan hubungan diplomatik dengan Prancis, menuduh Paris terus-menerus bertindak melawan kepentingan nasionalnya dan menunjukkan ambisi neokolonial. Langkah drastis ini menandai puncak ketegangan yang memburuk antara Burkina Faso, bekas jajahan Prancis, dan mantan penguasa kolonialnya, terutama sejak Kapten Ibrahim Traore mengambil alih kekuasaan melalui kudeta pada tahun 2022. Keputusan ini diumumkan dalam sebuah pernyataan yang disiarkan televisi pada Jumat, mengguncang lanskap geopolitik di kawasan Sahel yang bergejolak.
Menteri Komunikasi Burkina Faso, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, dalam pernyataannya menuding Prancis melakukan "aktivisme tanpa henti" terhadap negaranya. Ia juga secara terang-terangan menuduh Paris memiliki "ambisi neokolonial" yang tidak sejalan dengan kedaulatan Burkina Faso. Tudingan ini mencerminkan sentimen anti-Barat yang semakin menguat di negara tersebut di bawah kepemimpinan Kapten Traore.
Kementerian Luar Negeri Prancis segera merespons keputusan tersebut dengan menyebutnya "bermusuhan dan tidak berdasar." Pihak Prancis juga menyatakan bahwa langkah ini "menggambarkan penyimpangan yang mengkhawatirkan oleh pemerintah Burkinabe," sekaligus mendesak warga negaranya di Burkina Faso untuk "meningkatkan kewaspadaan." Pernyataan ini menunjukkan kekhawatiran serius Paris terhadap arah kebijakan luar negeri dan stabilitas internal Burkina Faso.
Hubungan antara Ouagadougou dan Paris telah merosot tajam sejak Kapten Ibrahim Traore merebut kekuasaan dalam kudeta militer pada tahun 2022. Sejak saat itu, pemerintahannya secara konsisten mengejar kebijakan yang cenderung anti-Barat, menyoroti keinginan untuk menjauhkan diri dari pengaruh bekas kolonial. Kebijakan ini merupakan bagian dari gelombang sentimen nasionalis yang menyapu beberapa negara di kawasan Sahel.
Burkina Faso, serupa dengan negara tetangganya Mali, telah berjuang melawan pemberontakan kelompok-kelompok Islamis selama lebih dari satu dekade. Konflik ini sebelumnya seringkali melibatkan kerja sama dengan pasukan Prancis yang dikerahkan di wilayah tersebut untuk membantu menjaga keamanan. Namun, tak lama setelah mengambil alih kekuasaan, Kapten Traore secara tegas memerintahkan pengusiran pasukan Prancis dari wilayah Burkina Faso.
Pemerintahan junta Burkinabe telah menuduh Prancis memiliki "agenda rahasia" yang merugikan kedaulatan mereka. Sebagai respons, Burkina Faso mulai mengalihkan fokus aliansi dan kemitraannya menuju negara-negara seperti Tiongkok dan Rusia. Pergeseran geopolitik ini menjadi indikasi jelas dari keinginan Burkina Faso untuk mencari mitra baru yang dianggap lebih mendukung kepentingan nasional mereka tanpa campur tangan yang dianggap neokolonial.
Pernyataan terbaru dari Burkina Faso menegaskan bahwa kondisi untuk saling menghormati antara kedua negara tidak lagi ada. Selain itu, pemerintah junta menuduh Prancis mendukung "jaringan subversif" dan memiliki niat untuk "meminggirkan" Burkina Faso di panggung internasional. Tudingan serius ini memperdalam jurang pemisah diplomatik antara kedua negara.
Meskipun keputusan untuk memutuskan hubungan diplomatik ini "secara eksklusif menyangkut kerangka kelembagaan hubungan," pernyataan tersebut juga menekankan bahwa langkah ini "sama sekali tidak mempertanyakan ikatan sejarah, kemanusiaan, budaya, dan sosial yang menyatukan rakyat Burkinabe dan Prancis." Hal ini mengindikasikan bahwa perpecahan ini berfokus pada hubungan antarnegara di tingkat pemerintahan, bukan pada ikatan antar masyarakat.
Secara internal, junta militer Burkina Faso sebelumnya telah berjanji untuk mengembalikan demokrasi pada tahun 2024. Namun, janji tersebut diingkari, dan pada Januari tahun ini, pemerintah secara resmi membubarkan semua partai politik. Tindakan ini memicu kekhawatiran lebih lanjut tentang arah politik dan komitmen terhadap pemerintahan sipil di negara tersebut.
Pada Januari 2025, Burkina Faso, bersama dengan dua negara tetangga yang juga diperintah militer, Mali dan Niger, secara resmi menarik diri dari blok regional Afrika Barat, ECOWAS. Ketiga negara ini kemudian membentuk kelompok baru yang disebut Aliansi Negara-negara Sahel (Alliance of the Sahel States/AES). Langkah ini menunjukkan upaya untuk menciptakan blok kekuatan regional yang baru, menantang tatanan yang ada dan memperkuat independensi dari pengaruh eksternal.
Hubungan diplomatik antara kedua negara telah memburuk secara bertahap dalam beberapa tahun terakhir. Prancis, misalnya, tidak memiliki duta besar di Burkina Faso sejak Januari 2023, menandakan adanya keretakan yang sudah lama. Lebih lanjut, pada tahun 2024, Burkina Faso mengusir tiga diplomat Prancis, menuduh mereka terlibat dalam "aktivitas subversif," tuduhan yang dibantah keras oleh Prancis.
Pemutusan hubungan diplomatik ini bukan sekadar insiden terisolasi, melainkan merupakan manifestasi dari dinamika geopolitik yang lebih luas di Sahel. Kawasan ini telah menjadi medan perebutan pengaruh antara kekuatan tradisional dan kekuatan baru, dengan negara-negara lokal yang semakin menuntut kedaulatan penuh dan otonomi dari warisan kolonial. Langkah Burkina Faso ini kemungkinan besar akan memiliki implikasi jangka panjang bagi stabilitas regional, kebijakan luar negeri Prancis di Afrika, dan masa depan hubungan internasional Burkina Faso sendiri.
