Pemerintah menegaskan bahwa klasifikasi kesejahteraan masyarakat berdasarkan desil bukanlah satu-satunya tolok ukur dalam penyaluran bantuan sosial. Penegasan ini penting untuk meluruskan persepsi publik yang mungkin keliru menganggap desil sebagai kriteria tunggal. Berbagai faktor lain turut dipertimbangkan untuk memastikan bantuan tepat sasaran.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Suhariyanto, dalam sebuah kesempatan menjelaskan bahwa data desil memang menjadi salah satu referensi penting. Namun, ia menekankan, “Desil itu bukan satu-satunya indikator.” Menurutnya, penetapan penerima bantuan sosial melibatkan banyak variabel dan pertimbangan, tidak hanya terpaku pada satu kategori indeks kesejahteraan.
Pernyataan Suhariyanto ini relevan dalam konteks program-program bantuan sosial yang dijalankan pemerintah. Program seperti Program Keluarga Harapan (PKH) atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) misalnya, memiliki kriteria spesifik yang melampaui sekadar pengelompokan desil. Faktor-faktor seperti status kemiskinan, kerentanan sosial, kondisi geografis, hingga kelompok usia dan kondisi disabilitas seringkali menjadi pertimbangan tambahan.
Penggunaan desil sendiri merupakan hasil dari pemeringkatan penduduk berdasarkan konsumsi. Penduduk dikelompokkan menjadi sepuluh tingkatan, di mana desil terendah mencakup 10% penduduk dengan tingkat konsumsi terendah, dan desil tertinggi untuk 10% dengan tingkat konsumsi tertinggi. Data ini dihimpun melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).
Lebih lanjut, Suhariyanto menambahkan bahwa BPS bertugas menyediakan data yang akurat dan mutakhir. Penggunaan data tersebut dalam kebijakan penyaluran bantuan sosial sepenuhnya menjadi kewenangan kementerian/lembaga terkait. “Kita menyediakan datanya. Nanti kementerian-kementerian yang menggunakan data itu,” ujarnya, menggarisbawahi peran BPS sebagai penyedia data, bukan penentu kebijakan final penerima bantuan.
Dengan demikian, masyarakat tidak perlu menganggap bahwa berada di desil tertentu secara otomatis menjamin atau meniadakan hak mereka untuk menerima bantuan sosial. Proses verifikasi dan validasi yang komprehensif oleh instansi pemerintah terkait tetap menjadi kunci utama dalam memastikan keadilan dan efektivitas penyaluran bantuan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.
