Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Energi Nasional (DEN), memaparkan visi pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dalam upaya memberantas korupsi dan meningkatkan transparansi di sektor pemerintahan. Rencana ini juga mencakup perbaikan sistem penyaluran bantuan sosial (bansos) yang diharapkan lebih efisien dan akuntabel.
Menurut Luhut, penerapan AI bukan sekadar wacana. Ia secara spesifik menyebutkan bahwa teknologi ini berpotensi mengurangi interaksi tatap muka antarmanusia dalam proses birokrasi. “Kita akan mengurangi banyak sekali pertemuan orang,” ujar Luhut dalam sebuah kesempatan. Pengurangan pertemuan ini diharapkan dapat meminimalkan celah terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang seringkali berawal dari interaksi personal yang tidak transparan.
Lebih lanjut, Luhut menjelaskan bagaimana AI dapat diintegrasikan untuk memantau dan menganalisis data dalam jumlah besar. Hal ini akan membantu mendeteksi pola-pola mencurigakan yang mengarah pada tindak pidana korupsi. “Dengan AI, kita bisa melihat anomali-anomali itu,” tegasnya. Ia juga menyoroti potensi AI dalam mengoptimalkan sistem penyaluran bansos, memastikan bantuan tepat sasaran dan sampai ke tangan penerima yang berhak tanpa adanya potongan atau manipulasi.
Fokus pada perbaikan sistem bansos ini merupakan salah satu prioritas utama. Luhut melihat bahwa teknologi AI dapat memberikan solusi terhadap berbagai persoalan yang selama ini menghambat efektivitas program bansos, mulai dari pendataan penerima, verifikasi, hingga distribusi. Dengan sistem yang lebih cerdas dan transparan, diharapkan kepercayaan publik terhadap program-program pemerintah dapat meningkat.
Pemanfaatan AI dalam pemerintahan ini sejalan dengan agenda digitalisasi yang terus didorong oleh pemerintah. Luhut optimis bahwa teknologi ini akan menjadi tulang punggung reformasi birokrasi yang lebih bersih, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
