Sebanyak 1.050 anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) di seluruh Indonesia kini tengah menjalani program pembinaan karakter. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan bekal dan memperbaiki masa depan mereka, agar tidak kembali terjerumus dalam perbuatan yang melanggar hukum.
Program pembinaan karakter ini merupakan inisiatif dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Pelaksanaan program ini mencakup berbagai aspek penting yang diharapkan dapat membentuk kepribadian ABH menjadi lebih baik.
Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Reynhard Silitonga, dalam keterangannya pada Rabu (24/5/2023), menegaskan bahwa pembinaan karakter ini sangat krusial. Ia menjelaskan, “Kami ingin memberikan bekal yang kuat kepada mereka, agar setelah kembali ke masyarakat, mereka bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak mengulangi perbuatannya.”
Lebih lanjut, Reynhard merinci bahwa pembinaan yang diberikan tidak hanya bersifat teoritis, melainkan juga praktis. Materi yang disampaikan meliputi peningkatan keimanan dan ketakwaan, pembentukan akhlak mulia, serta penanaman nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab. Selain itu, para ABH juga dibekali dengan keterampilan hidup dan potensi diri agar mereka memiliki bekal yang cukup untuk kembali berintegrasi dengan masyarakat.
Program ini juga melibatkan berbagai pihak, termasuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Ketua LPSK, Hasto Atmojo Suroyo, menyambut baik inisiatif ini. Ia menekankan pentingnya pendampingan hukum dan psikologis bagi ABH. “Kami berkomitmen untuk terus mendukung program-program yang berpihak pada anak, termasuk dalam hal pembinaan karakter ini,” ujar Hasto.
Pelaksanaan pembinaan karakter ini diharapkan dapat memberikan dampak positif jangka panjang bagi para ABH dan juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Dengan bekal karakter yang kuat, diharapkan mereka dapat membangun masa depan yang lebih cerah dan berkontribusi positif bagi pembangunan bangsa.
